PANDEGLANG, RADARBANTEN.CO.ID – Kantor Bupati Pandeglang kini dilengkapi pintu tambahan berbahan besi baja folding gate alias pintu anti jebol.
Pemasangan pintu itu dilakukan untuk meningkatkan keamanan kantor dari potensi pencurian maupun saat ada aksi massa yang mencoba merangsek masuk.
RelatedPosts
Dari pantauan RADARBANTEN.CO.ID di lapangan, pintu baja berwarna dull black itu terpasang di setiap sisi pintu masuk utama kantor bupati. Sekilas, tampilan pintu tersebut menyerupai gerbang rumah tahanan (Rutan).
Pintu anti jebol ini dipasang di beberapa titik akses utama kantor bupati. Material baja yang digunakan disebut cukup kokoh untuk menahan tekanan keras.
Asisten Daerah I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Pemkesra) Setda Pandeglang, Doni Hermawan, mengatakan pintu baja dipasang sebagai bentuk pengamanan ganda di area pintu depan kantor bupati.
“Ini untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak kita inginkan, seperti pencurian atau aksi massa yang masuk ke dalam. Jadi pintu depan kita dobel untuk menjamin keamanan aset pemerintah,” kata Doni Hermawan, Selasa 9 September 2025.
Menurut Doni, pemasangan pintu tambahan itu sudah dilakukan sejak sepekan lalu. Saat ini baru satu titik yang terpasang, namun ke depan rencananya akan ditambah di dua titik lain.
“Sudah seminggu yang lalu dipasang, baru satu titik. Rencananya nanti ada dua titik lagi,” ujarnya.
Meski disebut pintu anti jebol, Doni menegaskan pintu tersebut bukan berarti tak bisa dibuka paksa sama sekali. Namun, setidaknya pemasangan pintu itu bisa memperlambat upaya masuk secara paksa.
“Kalau dipaksa ya tetap bisa jebol, tapi minimal memperlambat. Jadi lebih safety saja,” imbuhnya.
Sebagaimana diketahui, bahwa sebelum-sebelumnya gelombang aksi unjuk rasa terkait penolakan kerja sama pengelolaan sampah antara Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Tangsel) dan Kabupaten Pandeglang terus terjadi. Sepanjang Agustus 2025, tercatat sudah ada 15 kali aksi demonstrasi.
Data tersebut berdasarkan pemberitahuan aksi yang masuk ke Polres Pandeglang. Aksi dilakukan oleh berbagai elemen masyarakat yang menolak kerja sama pengelolaan sampah lintas daerah itu.
Reporter: Moch Madani Prasetia
Editor: Aditya
