CILEGON, RADARBANTEN.CO.ID–Komisi I DPRD Kota Cilegon menyoroti serius lemahnya kinerja pemerintah dalam mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Ketua Komisi I DPRD Cilegon, Ahmad Hafid, mengungkapkan adanya indikasi sejumlah industri di Kota Cilegon yang belum menunaikan kewajiban membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
Temuan itu, kata Hafid, berawal dari hasil inspeksi mendadak (sidak) yang pernah dilakukan pihaknya ke beberapa kawasan industri.
“Kita belajar dari beberapa temuan, lalu kemudian komisi satu pernah lakukan sidak ke beberapa industri maka ada temuan disana,” ujarnya kepada Radar Banten, Senin 6 Oktober 2025.
Hafid menilai kondisi itu menjadi bukti nyata belum optimalnya peran Satuan Tugas (Satgas) PAD dalam menggali potensi pendapatan daerah.
“Harusnya OPD penghasil itu melakukan pengawasan itu, mengecek langsung, jangan sampai ada kebocoran,” tegasnya.
Politisi asal Partai Amanat Nasional (PAN) itu menambahkan, lemahnya pengawasan terhadap sumber PAD berimbas pada kinerja fiskal daerah. Dari target pendapatan Rp1,2 triliun, realisasi tahun 2024 hanya mencapai sekitar Rp700 miliar.
“Dari target kita Rp1,2 tirilun belum Pern tercapai, di 2024 itu mencapai Rp700 miliar sisanya tidak tercapai, akan tetapi sampai hari ini faktanya target pad belum pernah tercapai, maka kami minta agar mereka melakukan tindakan atau progres seperti apa dan bagaimana sehingga pad kita bisa meningkat,” sindirnya.
Terakhir Hafid menyebut bahwa kinerja Satgas PAD yang telah dibentuk oleh Pemkot Cilegon belum berjalan secara optimal, terbukti dengan belum ada peningkatan PAD.
“Belum optimal, karena optimalnya mereka ditentukan oleh meningkatnya PAD, artinya kalo pad belum meningkat mereka belum serius,” pungkasnya.
Reporter : Adam Fadillah
Editor: Agung S Pambudi
