PANDEGLANG, RADARBANTEN.CO.ID – Anggota MPR RI Fraksi Partai Golkar dari Dapil Banten I (Pandeglang–Lebak), Adde Rosi Khoerunnisa, menyoroti masih tingginya angka anak putus sekolah di Kabupaten Pandeglang. Dalam kegiatan Sosialisasi Empat Pilar MPR RI, ia menekankan pentingnya menanamkan kembali nilai-nilai dasar kehidupan berbangsa dan bernegara.
Kegiatan sosialisasi yang digelar di Jalan Raya Labuan Km 3, Kelurahan Sukaratu, Kecamatan Majasari, Kabupaten Pandeglang, itu dihadiri oleh mahasiswa, tokoh masyarakat, organisasi kepemudaan, dan warga sekitar. Acara berlangsung di tengah antusiasme masyarakat Pandeglang yang mengikuti kegiatan pada jam padat (rush hour) pukul 14.00 hingga 17.00 WIB, Jumat 10 Oktober 2025.
Dalam kesempatan itu, Adde Rosi mengulas makna Empat Pilar MPR RI, yakni Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.
“Terima kasih banyak sudah hadir. Walau hanya sedikit aspirasi yang disampaikan teman-teman mahasiswa dan wartawan, ini sudah menjadi masukan berharga bagi saya, baik sebagai anggota DPR RI Komisi X maupun MPR RI,” kata Adde Rosi kepada awak media.
Politisi Partai Golkar itu menegaskan pentingnya pendidikan sebagai fondasi kemajuan daerah. Ia menyebut, masih ada belasan ribu anak di Pandeglang yang putus sekolah serta menghadapi keterbatasan fasilitas pendidikan.
“Mengingat masih banyak anak putus sekolah dan angka literasi rendah, saya berkomitmen memperjuangkan pendidikan melalui program beasiswa Program Indonesia Pintar (PIP)untuk siswa SD, SMP, SMA, hingga mahasiswa,” ujarnya.
Selain mendorong beasiswa, Adde Rosi juga menyoroti perlunya revitalisasi fasilitas pendidikan dan peningkatan kapasitas guru melalui pelatihan. Ia berencana menggandeng PGRI Pandeglang dan Lebak untuk meningkatkan kualitas tenaga pendidik.
Dalam kesempatan itu, Adde Rosi turut menyinggung revisi UU Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) yang tengah digodok. Ia menilai, revisi tersebut penting agar kebijakan pendidikan lebih relevan dengan kondisi saat ini serta memperhatikan peran guru PAUD sebagai bagian penting sistem pendidikan nasional.
Terkait putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membuka peluang pembebasan biaya sekolah swasta, Adde Rosi meminta kajian mendalam agar tidak membebani keuangan negara.
“Putusan MK final, tapi dampaknya harus dihitung. Kita perlu solusi agar pendidikan tetap terjangkau masyarakat tanpa mengganggu stabilitas keuangan negara,” pungkasnya.
Reporter: Moch Madani Prasetia
