SERANG, RADARBANTEN.CO.ID – Kanwil Ditjen Imigrasi Banten Bersama Kanim Kelas II TPI Cilegon melaksanakan kegiatan sosialisasi dan pembinaan di Desa Pulo Panjang, sebuah desa binaan yang terletak di wilayah pesisir dan perbatasan.
Kegiatan yang dibuka langsung oleh Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Ditjen Imigrasi Banten, Felucia Sengky Ratna, ini menandai komitmen baru Imigrasi dalam mentransformasi peran desa binaannya.
Fokus utama dari transformasi ini adalah menjadikan Desa Pulo Panjang sebagai desa percontohan dalam pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan Tindak Pidana Penyelundupan Manusia (TPPM).
Dalam sambutannya, Kakanwil Felucia Sengky Ratna menegaskan bahwa kehadiran petugas Imigrasi di daerah terdepan, terluar, dan terpencil seperti Desa Pulo Panjang adalah wujud nyata dari tugas pelayanan dan pengawasan keimigrasian.
“Tidak lagi cukup bagi Imigrasi hanya menunggu di kantor. Kami harus pro-aktif hadir hingga ke wilayah perbatasan dan sulit dijangkau, membangun kemandirian masyarakat sebagai garda terdepan pencegahan kejahatan lintas negara, khususnya TPPO dan TPPM. Transformasi desa binaan ini adalah strategi kami untuk membangun pertahanan dari tingkat akar rumput,” kata Felucia melalui siaran pers, Senin 10 November 2025.
Kegiatan sosialisasi ini diisi dengan materi yang disampaikan secara interaktif oleh fungsional Keimigrasian, mencakup:
Kehadiran Imigrasi di wilayah seperti ini juga bertujuan untuk memutus mata rantai sindikat kejahatan transnasional yang sering memanfaatkan keterpencilan dan keterbatasan akses informasi masyarakat.
Kegiatan ini dihadiri oleh perangkat desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, pemuda, dan warga Desa Pulo Panjang. Mereka antusias menyambut inisiatif Imigrasi ini dan berkomitmen untuk bersama-sama mencegah praktik TPPO dan TPPM di lingkungan mereka.
Dengan transformasi ini, Kanwil Imigrasi Banten berharap dapat mereplikasi model pemberdayaan serupa di desa-desa binaan lainnya, memperkuat kedaulatan negara dari ancaman kejahatan yang bersifat lintas batas, dan memastikan perlindungan hukum bagi seluruh warga negara Indonesia, di manapun mereka berada.
Editor: Abdul Rozak
