SERANG, RADARBANTEN.CO.ID – Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Banten 2026 diproyeksikan mengalami defisit sebesar Rp57 miliar.
Defisit ini terjadi karena beban belanja daerah lebih besar dibandingkan pendapatan sebagaimana tertuang dalam draft KUA-PPAS Pemprov Banten tahun 2026.
Dalam dokumen tersebut, pendapatan daerah Banten tahun depan diproyeksikan Rp9,947 triliun. Angka ini berkurang Rp434,1 miliar dibanding tahun sebelumnya.
Sementara belanja daerah mencapai Rp10 triliun, sehingga menimbulkan selisih minus sekitar Rp57 miliar.
Pengurangan pendapatan daerah terjadi akibat pemotongan dana transfer pemerintah pusat (TKD) senilai Rp554,1 miliar.
Kendati demikian, beberapa komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) seperti pajak dan retribusi daerah masih menunjukkan peningkatan.
Gubernur Banten Andra Soni tidak menampik kondisi defisit tersebut. Ia menjelaskan, penetapan PAD disusun dengan mempertimbangkan kondisi makroekonomi yang moderat.
“Kita tidak terlalu optimistis, tapi juga tidak pesimistis. Ini konsekuensi dari dinamika ekonomi global,” ujarnya di Gedung DPRD Banten, Selasa (11/11/2025).
Meski demikian, Andra memastikan program prioritas tetap berjalan, terutama yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat seperti pendidikan gratis, layanan kesehatan, dan pembangunan infrastruktur.
“Defisit ini bukan pertama kali terjadi. Tahun 2020 saat pandemi COVID-19 kita juga pernah defisit, dan bisa teratasi,” jelasnya.
Menurutnya, kondisi tersebut menjadi momentum untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan anggaran.
“Kita harus lebih efisien dalam mengelola keuangan daerah dan memastikan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” pungkasnya.
Editor: Aas Arbi
