PANDEGLANG, RADARBANTEN.CO.ID – Sebanyak 58 dari 326 desa di Kabupaten Pandeglang hingga kini belum menerima pencairan Dana Desa (DD) tahap II tahun 2025 yang bersumber dari APBN. Kondisi ini membuat sejumlah pembangunan fisik di desa terancam tertunda.
Berdasarkan data dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Pandeglang mencatat pagu DD 2025 mencapai Rp329,04 miliar, dengan alokasi ADD sebesar Rp130,80 miliar. Pada 2024, pagu DD tercatat lebih tinggi yakni Rp339,31 miliar dengan ADD Rp127,68 miliar.
RelatedPosts
Kepala DPMPD Pandeglang, Muslim Taufik mengatakan, keterlambatan terjadi pada kategori DD tidak ditentukan. Sementara DD kategori ditentukan seperti honor kepala desa, perangkat desa, LKD, dan ketahanan pangan seluruhnya sudah cair.
“Yang belum cair tinggal 58 desa yang masuk kategori tidak ditentukan,” ungkap Muslim Taufik, Jumat 21 November 2025.
Ia menyebut keterlambatan pencairan terjadi karena aplikasi pencairan DD di Kementerian Keuangan dihentikan sementara seiring pergantian Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa.
“Seluruh dokumen pendukung sudah selesai sejak akhir 2024. Kendalanya karena aplikasi di-off dulu oleh Kemenkeu yang baru,” jelasnya.
Muslim menuturkan dampak keterlambatan paling terasa pada pembangunan fisik di tahap kedua.
“Tahap pertama sudah selesai. Tapi tahap kedua ini 58 desa belum cair, jadi berpengaruh terutama untuk pembangunan fisik,” katanya.
DPMPD berharap pencairan bisa dilakukan sebelum akhir November.
“Kami harap sebelum 30 November aplikasi sudah dibuka sehingga DD bisa cair dan program prioritas bisa berjalan,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Desa Bangkonol, Ade Sopiyandi mengatakan, desanya termasuk salah satu yang belum menerima DD tahap II. Akibatnya, beberapa program pembangunan fisik molor, terlebih intensitas hujan semakin meningkat.
“Biasanya seminggu dua minggu cair. Tapi sekarang sudah lewat dua bulan. Proposal kami masuk sejak 19 September,” kata Ade.
Ia mengaku mendapat informasi dari Pemkab bahwa keterlambatan disebabkan pembaruan sistem di pemerintah pusat, tepatnya pada Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM-SPAN).
“Katanya ada trouble karena pembaruan sistem OM-SPAN, jadi pencairannya tertahan di pusat,” ujarnya.
Ade menyebut pembangunan jalan pavingblock dari Kampung Sabi Tangtu menuju TPU serta pembangunan SPAL ikut terhambat. Pekerjaan yang ditarget selesai Oktober kini mandek.
Total anggaran DD tahap II untuk Desa Bangkonol mencapai Rp435 juta, mencakup ketahanan pangan, pembangunan fisik rabat beton dan SPAL, BLT, hingga operasional pemerintahan desa.
“Semua ini menunggu pencairan. Pelayanan tetap berjalan, tapi kegiatan besar tidak bisa dilaksanakan,” katanya.
Pihak desa sudah berkomunikasi dengan camat dan DPMPD untuk percepatan pencairan, namun jawaban sementara masih sama: menunggu perbaikan sistem pusat.
“Mudah-mudahan November ini bisa cair. Ini pertama kali telat selama ini. Kami ingin pekerjaan berjalan sesuai rencana,” ujar Ade.
Warga pun mulai menanyakan progres pembangunan yang tertunda. Ade berharap pencairan DD segera normal agar pelayanan dan pembangunan tak terganggu.
Editor: Abdul Rozak
