LEBAK, RADARBANTEN.CO.ID – Bupati Lebak, Hasbi Jayabaya, telah memerintahkan Sekda dan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Lebak untuk segera melaksanakan open bidding untuk mengisi 10 jabatan eselon II yang kosong di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebak.
BKPSDM Lebak pun langsung mulai melaksanakan beberapa tahapan, di antaranya, melakukan asesmen dan wawancara.
Open bidding untuk 10 jabatan eselon II, yaitu Dinas Koperasi dan UKM, BKPSDM, Dinas Sosial, Dinas Perhubungan Asda III, Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapperinda), Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (DPUPR), Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD), dan Direktur RSUD Adjidarmo.
“Ya, pak Bupati sudah perintahkan untuk memulai untuk segera menggelar open bidding 10 jabatan eselon II yang kosong,” kata Plt Kepala BKPSDM Lebak, Fakhry Fitriana, Minggu, 30 November 2025.
Ia menjelaskan, ada beberapa tahapan sebelum open bidding digelar, di antaranya, asesment, uji wawancara, dan mendapat persetujuan dari BKN.
“Ada beberapa tahapan proses open bidding sama seperti halnya rotasi jpt pratama (jabatan pimpinam tinggi ) kemarin, mulai dari rencana pelaksanaan, asesment terus nanti uji wawancara, semua tahapan itu nanti di laoprkan untuk dapat persetujuan teknis dari BKN,” katanya.
Sebelumnya, Pj Sekda Lebak, Halson Nainggolan, berharap agar open bidding bisa digelar dalam waktu dekat ini. Sehingga, diharapkan sebelum akhir tahun 2025 selesai, formasi jabatan eselon II yang memang telah lama kosong bisa terisi dan pelayanan terhadap masyarakat bisa lebih optimal.
“Kita konsultasikan terlebih dahulu dengan BKN scepatnya. Kami berharap, di akhir tahun 10 jabatan eselon II yang kosong telah diisi,” kata Kepala BKAD Lebak ini.
Terpisah, Wakil Ketua DPRD Lebak, Muhamad Agil Zukfikar, mengingatkan agar dalam penempatan pejabat menerapkan sistem meritokrasi.
“Tentunya, Pemkab mudah-mudahan bisa menerapkan sistem meritokrasi dalam seleksi 10 pejabat eselon II,” katanya.
Politisi Gerindra ini juga meminta agar para pejabat terpilih sesuai dengan bidang keahliannya, khususnya di dinas teknis.
“Seperti RSUD Adjidarmo maupun PUPR kan harus memenuhi kriteria, jangan yang tidak ahlinya. Maksudnya, saya berharap yang terpilih melalui open bidding betul-betul sesuai kriteria yang diharapkan dalam memimpin OPD-nya. Kalau memang satu OPD sesuai keahlian kan bisa mengikuti ritme kerja bupati yang gesit,” ujarnya.
Editor: Agus Priwandono
