SERANG, RADARBANTEN.CO.ID – Wakil Gubernur Banten Dimyati Natakusumah menanggapi penutupan 56 lubang tambang emas ilegal oleh tim gabungan Satuan Tugas Penegakan Kawasan Hutan (Satgas PKH) di Kabupaten Lebak yang dilakukan beberapa waktu lalu.
Menurut Dimyati, penutupan puluhan tambang ilegal tersebut bukanlah sebuah prestasi, melainkan bentuk kelalaian pengawasan. Pasalnya, dampak kerusakan lingkungan akibat aktivitas pertambangan ilegal di kawasan hulu sungai telah terlanjur parah.
RelatedPosts
“Menurut saya, 56 tambang yang ditutup itu bukan prestasi. Itu kelupaan, karena seharusnya dari awal, baru dua atau tiga langsung ditutup,” kata Dimyati saat ditemui di Kantor BPBD Banten, Kota Serang, Selasa, 16 Desember 2025.
Ia menegaskan, aparat penegak hukum (APH) serta pihak terkait, khususnya Perhutani sebagai pemegang kewenangan pengelolaan kawasan hutan, harus meningkatkan pengawasan dan bersikap aktif dalam menjaga hutan dari aktivitas pertambangan ilegal maupun pembalakan liar.
“Pengelola hutan lindung harus aktif dan proaktif. Ketika ada kejadian penambangan ilegal, harus cepat bertindak, jangan dibiarkan. Apalagi sampai ikut menambang di dalam hutan. Itu kejahatan luar biasa,” tegasnya.
Dimyati menilai, saat ini sudah tidak ada alasan bagi pihak terkait untuk tidak mengetahui adanya aktivitas tambang ilegal. Menurutnya, kegiatan pertambangan pasti membutuhkan akses dan angkutan tambang yang sangat mudah terdeteksi di kawasan hutan.
Selain menimbulkan kerusakan lingkungan, angkutan tambang juga kerap menyebabkan kemacetan, polusi, hingga kerusakan infrastruktur, sehingga dapat dengan mudah dikenali oleh masyarakat umum.
“Di mana ada angkutan tambang, di situ pasti ada tambang,” ujarnya.
Ia berharap ke depan, penindakan terhadap aktivitas tambang ilegal di Banten dapat dilakukan secara lebih masif dan berkelanjutan, terutama di wilayah rawan bencana seperti kawasan hulu sungai.
Editor: Mastur Huda
