KABUPATEN ​TANGERANG, RADARBANTEN.CO.ID — Bupati Tangerang, Maesyal Rasyid, resmi membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tangerang 2027 di Pendopo Bupati Tangerang pada Selasa, 14 April 2026.

Maesyal menegaskan bahwa selain prioritas makro, Pemkab Tangerang juga memberikan perhatian khusus pada fakta lapangan yang mendesak, seperti infrastruktur jalan, Penerangan Jalan Umum (PJU), pengelolaan sampah, hingga penanganan banjir yang harus dituntaskan pada tahun anggaran 2027. 

​”Kita sudah sependapat dengan TAPD untuk memantapkan sasaran yang langsung menyentuh masyarakat. Kegiatan yang sifatnya sosialisasi atau seremonial bisa kita tunda dahulu,” tegasnya.

Selain itu, dia menerangkan bahwa Musrenbang RKPD ini merupakan langkah strategis untuk menjaring masukan dari berbagai pemangku kepentingan guna menyempurnakan rancangan pembangunan daerah. 

Kegiatan ini juga merupakan puncak dari rangkaian penjaringan aspirasi yang telah dilakukan secara berjenjang dari tingkat terbawah.

​”Jadi, agenda hari ini adalah tindak lanjut dari Musrenbang tingkat desa, kelurahan, dan kecamatan,” katanya.

Maesyal juga mengungkapkan bahwa pembangunan pada tahun 2027 mengusung tema “Optimalisasi Sektor Industri, Perdagangan, dan Ketahanan Pangan Berbasis Berkelanjutan”, sebagai bagian dari pelaksanaan tahun ketiga RPJMD 2025–2029. 

Sebab, arah kebijakan ini difokuskan pada enam prioritas utama, termasuk tata kelola pemerintahan yang efisien, penguatan ekonomi, serta peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat.

​Guna menjamin kualitas pembangunan, Pemkab Tangerang turut mengintegrasikan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang kuat di setiap tahapan perencanaan.  

“Saya berharap forum ini dapat menghasilkan dokumen perencanaan yang selaras dan mampu menjawab tantangan dinamika pembangunan di Kabupaten Tangerang ke depan,” pungkasnya. 

Sementara itu, Kepala Bappeda Kabupaten Tangerang Erwin Mawandy menambahkan bahwa tahapan Musrenbang RKPD ini merupakan instrumen vital dalam menyepakati berbagai elemen krusial pembangunan. 

Hal ini kata dia, mencakup penentuan skala prioritas program, pagu indikatif, hingga penyesuaian indikator dan target kinerja yang akan menjadi acuan kerja seluruh perangkat daerah pada tahun 2027 mendatang. 

​”Kami juga melakukan klarifikasi mendalam untuk memastikan usulan dari Musrenbang kecamatan yang menjadi kewenangan kabupaten dapat terakomodasi secara tepat sasaran sesuai lokasi yang telah dipetakan,” tutup Erwin. 

Editor: Agus Priwandono