SERANG,RADARBANTEN.CO.ID- Sebanyak enam lokasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Serang mendapatkan sanksi dan di suspend oleh Badan Gizi Nasional (BGN).
Ke enam dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) tersebut mendapatkan sanksi lantaran tidak mengikuti regulasi dan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang sudah ditetapkan oleh BGN.
Wakil Bupati Serang, Muhammad Najib Hamas, mengatakan, dari total target 130 dapur SPPG di Kabupaten Serang, saat ini sudah ada sebanyak 110 SPPG yang sudah beroperasi. Dari jumlah tersebut, ada sebanyak enam dapur yang di suspend oleh BGN lantaran tidak mengikuti regulasi yang sudah ditetapkan.
“Dari enam yang di suspend, empat sedang mengurus perbaikan, semoga dalam dua Minggu sudah selesai dan bisa beroperasi kembali. Mereka memperbaiki catatan-catanan yang diberikan oleh BGN,” katanya, Selasa 21 April 2026.
Ia mengungkapkan, ada beberapa hal yang menjadi catatan dari dapur-dapur yang terkena suspend, mulai dari tidak memiliki Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), perbaikan sirkulasi udara, perbaikan fasilitas SPPG hingga perlengkapan dapur yang belum lengkap.
“Nah ada dua lagi akan kita kunjungi, salah satunya ada di Kecamatan Jawilan, dan Petir. Ini masih terkena suspend. Ada yang karena persoalan IPAL, peralatan yang belum lengkap, serta fasilitas mes bagi kepala SPPG belum layak,” ujaenya.
Mayoritas, dapur yang terkena suspend sudah pernah beroperasi selama satu sampai dua minggu. Setelah dilakukan pengawasan, ternyata ada hal-hal yang belum memenuhi ketentuan sehingga harus terkena suspend.
“Kita harapkan perbaikan-perbaikan bisa dilakukan kurang dari satu bulan, sehingga bisa kembali beroperasi. Nanti kita cek melalui Korcam BGN. Yang di petir sudah beroperasi selama dua Minggu, cuman karena kalau diteruskan bisa mengganggu pelayanan makanya tidak diteruskan,” ujarnya.
Najib menuturkan, ke enam dapur yang terkena suspend tersebut yakni dua dapur di Kecamatan Petir, satu dapur di Kecamatan Jawilan, satu dapur Cinangka, satu dapur di Anyar dan satu dapur lainnya di Kecamatan Carenang.
Najib pun meminta agar SPPG dan mitra yayasan dapat disiplin terhadap SOP yang sudah dibuat oleh BGN sehingga terhindar dari potensi melakukan pelanggaran.
“Ke dua kita juga ingin agar SPPG bisa berkolaborasi dengan Koperasi maupun BUMDES untuk pemenuhan kebutuhan bahan baku dapur, ini agar adanya pergerakan ekonomi kerakyatan di desa masing-masing,” ujarnya.
Selain enam dapur yang terkena suspend, ada satu dapur lainnya yang tak kalah krusial yakni di Desa Mandaya. “Kita lagi memohon supaya pergantian yayasan karena yayasan yang pertama dianggap kurang bertanggung jawab. Jadi usulkan pergantian yayasan ke BGN supaya nanti melanjutkan pelayanan,” pungkasnya.
Editor: Bayu Mulyana
