SERANG,RADARBANTEN.CO.ID- Pengurus pusat Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Merah Putih agar kepala desa di Indonesia bisa dilibatkan dalam program cetak sawah. APDESI Merah Putih melaksanakan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) di Hotel Aston Serang, kemarin.
“Agar nantinya ada akselerasi dalam proyek strategis nasional sehingga peran desa menjadi subjek dalam PSN bukan sekedar objek. Kita buktikan desa bisa,” ujar Ketua Umum DPP APDESI Merah Putih, A Anwar Sadat. Ia mengatakan, kepala daerah aktif hadir pada pelaksanaan Rakernas untuk memastikan relevansi dan kompetensi terhadap pemerintah dapat terjalin.
“Kolaborasi Apdesi merah putih kita sudah melahirkan program-program strategis, tambahan modal untuk petani sebesar Rp1,5 miliar per desa, lalu ada juga bantuan lainnya,” katanya. Ia mengungkapkan, ada beberapa rekomendasi yang disampaikan pada pelaksanaan Rakernas APDESI Merah Putih. Salah satunya pemberian HGU di kawasan hutan berdasarkan aturan 20 persen dari luasan. “Kita berharap pemerintah mempercayai desa-desa untuk bisa memanfaatkan lahan tersebut agar produktif dan menjadi kekuatan kapital,” ujar Sadat.
Pihaknya juga mengajak seluruh pihak agar melihat program KDMP sebagai mitra strategis untuk pengembangan perekonomian masyarakat di desa. “Jangan melihat KDMP sebagai kompetitor, melainkan sebagai mitra strategis untuk pengembangan ekonomi di desa. Diharapkan pengolahan potensi-potensi yang ada di desa bisa berjalan dengan baik,” ujarnya.
Dewan Pakar APDESI Merah Putih, Johan Aripin Muba mengatakan, pelaksanaan Rakernas untuk menyatukan visi dan misi seluruh desa di Indonesia guna membantu program pemerintah pusat. “Jadi kami menggandeng pihak swasta untuk membantu petani di desa untuk mewujudkan ketahanan pangan. Kita akan turun melakukan sosialisasi mulai bulan tujuh terkait gerakan ekonomi rakyat berbasis desa,” ujarnya.
Ia mengaku akan melakukan sosialisasi ke 75.266 desa di Indonesia. Sosialisasi itu dimulai di desa-desa yang ada di pulau Jawa untuk tahap awal. “Di luar Pulau Jawa baru di Sulawesi Selatan, NTB, Lampung, Jambi dan Sumut. Jadi ada 10 provinsi yang harus selesai di tahun 2026,” ujarnya.
Sementara itu, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT), Yandri Susanto mengatakan, pihaknya telah menjalankan berbagai program mulai dari Desa Tematik, Desa Ekspor, Desa Wisata, lalu pemuda-pemudi Pelopor Desa, Desa Ketapang dan lain sebagainya.
“Jadi saya kira Rakernas ini sejatinya bisa memadupadankan antara pasukan organik dengan semangat kinerja. Sehingga asta cita keenam Bapak Presiden itu benar-benar bisa berhasil,” ujarnya. Asta cita presiden ke enam yakni membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan menjadikan desa sebagai titik sentral pembangunan, bukan hanya menjadikannya sebagai objek, melainkan sebagai subjek pembangunan. “Oleh karena itu kita dari Kemendes juga siap menerima beberapa rekomendasi dari Rakernas Abdessi Merah Putih,” tegasnya.
Yandri berharap agar seluruh kepala desa di Indonesia bisa mengawal dan mensukseskan program-program yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat sehingga bisa mewujudkan Asta cita ke enam. “Misalnya koperasi desa merah putih bisa dikawal, karena nanti aset dari KDMP akan menjadi milik desa dan 20 persen menjadi PADes, 80 persennye kembali ke masyarakat,” pungkasnya.
Editor : Rostinah
