KOTA TANGSEL, RADARBANTEN.CO.ID- Wali Kota Tangerang Selatan, Benyamin Davnie merespons kritik Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) terkait alokasi Belanja Operasi pada APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp3,235 triliun.
Kata dia, anggaran tersebut mayoritas digunakan untuk mendukung pelayanan dasar yang langsung dirasakan masyarakat. Pernyataan itu disampaikan Benyamin dalam rapat paripurna DPRD Kota Tangerang Selatan dengan agenda penyampaian tanggapan terhadap pandangan umum fraksi-fraksi atas Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, Senin 22 Juni 2026.
RelatedPosts
Benyamin menjelaskan, belanja operasi tersebut dialokasikan untuk sektor pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketenteraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat, sektor sosial, hingga operasional pemerintahan yang menjadi penunjang pelayanan publik. “Sebagian besar Belanja Operasi digunakan untuk mendukung pelayanan dasar yang langsung dirasakan masyarakat. Pemerintah daerah berkomitmen agar setiap Rupiah yang dibelanjakan melalui APBD memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat dan menjadi instrumen pembangunan yang berkualitas, bukan sekadar memenuhi target serapan anggaran,” ujar Benyamin.
Ia menegaskan, Pemkot Tangsel tidak hanya berorientasi pada besarnya realisasi anggaran. Tapi juga memastikan setiap program memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Sebelumnya, Fraksi PKS dalam pandangan umumnya menilai tingginya realisasi belanja belum cukup menjadi indikator keberhasilan pengelolaan APBD. Fraksi tersebut menekankan pentingnya mengukur kualitas belanja berdasarkan output dan outcome yang dihasilkan.
PKS juga mempertanyakan sejauh mana alokasi Belanja Operasi sebesar Rp3,235 triliun benar-benar digunakan untuk pelayanan yang dirasakan langsung oleh masyarakat, bukan hanya membiayai kegiatan administratif di lingkungan pemerintah daerah.
Menanggapi hal itu, Benyamin memastikan arah kebijakan belanja daerah tetap difokuskan pada peningkatan kualitas pelayanan publik dan pembangunan di berbagai sektor prioritas. Menurutnya, APBD harus menjadi instrumen pembangunan yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program-program yang efektif, efisien, dan tepat sasaran.
Editor : Rostinah
