LEBAK, RADARBANTEN.CO.ID – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lebak kecewa terhadap Kepala Kantor Cabang Dinas (KCD) Pendidikan Provinsi Banten dan sejumlah kepala SMA dan SMK di Rangkasbitung. Karena, Kepala KCD Pendidikan bersama beberapa kepala sekolah SMA dan SMK tidak hadir dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) tentang Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB).
Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Lebak, Junaedi Ibnu Jarta, menyatakan pihaknya sangat kecewa atas absennya sejumlah pihak yang diundang dalam RDP tersebut.
RelatedPosts
“Kami mengundang mereka untuk memberikan penjelasan kepada publik. Banyak laporan dan pertanyaan dari masyarakat yang perlu dijawab secara terbuka. Namun justru ada yang tidak hadir dalam forum ini,” kata Junaedi, Senin 22 Juni 2026.
Ia menegaskan, RDP digelar sebagai upaya mencari solusi atas persoalan SPMB yang menjadi perhatian masyarakat. Karena itu, DPRD akan kembali menjadwalkan RDP lanjutan untuk meminta penjelasan langsung dari pihak terkait.
“Kalau belum hadir hari ini, akan kami undang kembali. Kami ingin persoalan ini dibahas secara terbuka agar tidak menimbulkan berbagai persepsi di masyarakat,” ujarnya.
Junaedi menambahkan, ketidakhadiran pihak yang diundang dapat menimbulkan tanda tanya di tengah masyarakat. Namun DPRD tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah dan tidak ingin berspekulasi.
“Kalau tidak hadir tentu masyarakat bisa bertanya-tanya, ada apa. Tetapi kami tidak ingin berasumsi. Justru karena itu kami akan mengundang kembali,” tegasnya.
Sementara itu, Anggota Komisi III DPRD Lebak, Medi Juanda, menilai ketidakhadiran pihak yang telah diundang secara resmi dapat menghambat penyelesaian persoalan yang sedang menjadi perhatian publik.
“Kami ingin mencari solusi bersama, bukan mencari konflik,” ujarnya.
Ia menegaskan DPRD akan kembali melayangkan undangan kepada pihak terkait. Bahkan, jika tidak ada respons yang memadai, persoalan ini akan dilaporkan ke Pemerintah Provinsi Banten.
“Kami akan undang kembali. Jika diperlukan, hasil evaluasi ini juga akan kami sampaikan ke Pemprov Banten,” katanya.
Editor: Mastur Huda
