CILEGON, RADARBANTEN.CO.ID – Wakil Ketua II DPRD Kota Cilegon, Masduki, menyoroti kinerja organisasi perangkat daerah (OPD) penghasil di tengah rencana Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon mengevaluasi target pendapatan pada APBD Perubahan 2026.
Menurutnya, penyesuaian target pendapatan tidak boleh dilakukan secara sembarangan hanya karena realisasinya diperkirakan tidak tercapai.
RelatedPosts
Masduki menegaskan, TAPD harus memiliki satu pandangan yang sama dalam menyusun target pendapatan.
Menurutnya, koordinasi yang tidak solid berpotensi menimbulkan perbedaan data saat pembahasan dengan DPRD.
“Tim TAPD harus benar-benar solid. Jangan sampai salah mengeluarkan angka. Kalau angka yang dipaparkan berbeda, penafsiran Banggar juga akan berbeda dan akhirnya menimbulkan perbedaan persepsi,” katanya, Senin 13 Juli 2026.
Ia menilai, kondisi fiskal saat ini justru menuntut pemerintah daerah lebih kreatif menggali sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Masih banyak potensi yang dapat dioptimalkan dibandingkan memilih menurunkan target pendapatan.
“Masih banyak pendapatan yang bisa digali. Jangan sampai latah, ketika potensi tidak tercapai nanti di perubahan malah diturunkan pendapatannya,” ujarnya.
Menurut Masduki, DPRD akan mencermati setiap usulan perubahan target pendapatan yang diajukan pemerintah daerah.
Persetujuan hanya akan diberikan apabila penyesuaian tersebut benar-benar memiliki dasar yang rasional.
“Kalaupun nanti di perubahan ada rencana perubahan pendapatan, belum tentu kita terima di DPRD. Tergantung rasional atau tidak. Masa orang malas kita biarkan,” tegasnya.
Ia menambahkan, penyegaran pejabat yang dilakukan Pemkot Cilegon harus menjadi momentum bagi OPD penghasil untuk meningkatkan kinerja.
Komitmen yang telah dibangun bersama wali kota harus dibuktikan melalui capaian pendapatan daerah.
“Kita lihat dulu kinerjanya dua bulan ini. Jangan sampai sebenarnya punya potensi, tapi karena kinerjanya tidak maksimal justru target diturunkan. Pemerintah pusat sekarang menuntut kreativitas dalam meningkatkan pendapatan daerah,” katanya.
Masduki menegaskan, DPRD tidak akan segan menolak usulan penurunan target pendapatan apabila penyebabnya adalah kelalaian atau kurang optimalnya upaya OPD penghasil dalam menggali potensi daerah.
“Kalau memang irasional dan diakibatkan kelalaian atau kemalasan TAPD maupun OPD penghasil, kami akan tolak mentah-mentah. Sekda selaku Ketua TAPD harus benar-benar mengonsolidasikan tim dan jangan sampai dikibuli OPD-OPD penghasil,” pungkasnya.*
Editor : Krisna Widi Aria
