CILEGON, RADARBANTEN.CO.ID – Ketua DPRD Kota Cilegon Rizki Khairul Ichwan meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon menjadikan pemangkasan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai opsi terakhir dalam upaya menekan belanja pegawai pada Rancangan APBD 2027.
Hal tersebut disampaikan Rizki usai Rapat Paripurna Jawaban Wali Kota Cilegon atas Pandangan Fraksi terkait Rancangan APBD 2027, Kamis 15 Oktober 2026.
RelatedPosts
Rizki menilai, upaya menekan belanja pegawai seharusnya tidak hanya berfokus pada pengurangan pengeluaran.
Pemerintah daerah perlu mencari inovasi untuk meningkatkan pendapatan agar kemampuan fiskal tetap terjaga.
Ia menyoroti potensi kebocoran penerimaan di sektor pajak yang sebelumnya disampaikan dalam rapat.
“Saya tambahkan bahwa di retribusi juga sama. Tolong itu dievaluasi dan dibenahi supaya pendapatan bisa naik,” katanya.
Rizki menegaskan, peningkatan pendapatan daerah perlu menjadi prioritas sebelum pemerintah mempertimbangkan pengurangan hak pegawai.
“Kalau mengurangi, semua juga bisa. Yang paling penting bagaimana inovasi meningkatkan pendapatan. Kita jangan fokus mengurangi dulu, apalagi mengurangi hak orang lain,” pungkasnya.
Rizki juga menyebutkan, hingga saat ini dokumen pendukung terkait rencana pemangkasan TPP belum diserahkan kepada DPRD.
Karena itu, pembahasan mengenai klasifikasi ASN yang akan terdampak kebijakan tersebut belum masuk ke ranah pembahasan legislatif.
“Harus hati-hati Pemerintah Kota Cilegon untuk memangkas TPP. Kita juga harus memikirkan bahwa tidak semua ASN itu berkinerja kurang baik,” tegasnya.
Rizki mengingatkan, kebijakan pemangkasan TPP harus dilakukan secara hati-hati.
Sebab, tidak semua ASN memiliki kinerja yang kurang baik sehingga pemerintah perlu mempertimbangkan kondisi dan kinerja pegawai sebelum mengambil keputusan.
Editor Daru
