KOTA TANGSEL, RADARBANTEN.CO.ID – Sebanyak 200 guru dan tenaga pendidik dari jenjang SD hingga SMA di Kota Tangerang Selatan (Tangsel) mengikuti Pelatihan Implementasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP TUNAS).
Kegiatan ini digelar melalui kolaborasi Sinar Mas Land, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), serta Pemerintah Kota Tangerang Selatan di Auditorium Green Office Park 9, BSD City.
Pelatihan tersebut bertujuan meningkatkan kapasitas para pendidik dalam menghadapi tantangan dunia digital sekaligus memperkuat perlindungan anak di ruang siber.
Di tengah meningkatnya penggunaan internet oleh anak-anak, guru dinilai memiliki peran penting dalam membangun budaya digital yang aman dan sehat di lingkungan sekolah.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangsel Deden Deni membuka langsung kegiatan tersebut. Hadir pula Kepala Pusat Pengembangan Literasi Digital BPSDM Komdigi Rizki Ameliah, Koordinator Wilayah Mafindo Jakarta Yuli Setiyowati, Senior Vice President Corporate Affairs Sinar Mas Land Panji Himawan, serta Vice President CSR Sinar Mas Land Aditya Galih Priyambodo.
Managing Director President Office Sinar Mas Land, Dony Martdisata, mengatakan transformasi digital harus diimbangi dengan peningkatan literasi digital, terutama bagi tenaga pendidik yang berperan membentuk karakter generasi muda.
“Melalui kolaborasi dengan Komdigi dan Pemerintah Kota Tangerang Selatan, kami berharap para guru dan tenaga kependidikan memiliki bekal yang semakin kuat untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman, sehat, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi digital,” ujarnya.
Menurutnya, program tersebut juga menjadi bagian dari komitmen Sinar Mas Land dalam mendukung pengembangan kota cerdas yang tidak hanya mengandalkan infrastruktur, tetapi juga kualitas sumber daya manusianya.
Sementara itu, Kepala Pusat Pengembangan Literasi Digital BPSDM Kementerian Komunikasi dan Digital, Rizki Ameliah, menjelaskan PP TUNAS hadir sebagai regulasi untuk memperkuat perlindungan anak di ruang digital.
Aturan tersebut mengatur kewajiban penyelenggara sistem elektronik dalam melindungi anak, mulai dari pengelolaan akun berdasarkan usia, perlindungan data pribadi, mekanisme pelaporan, hingga pengawasan terhadap konten yang berpotensi membahayakan anak.
“Melalui implementasi PP TUNAS, kami ingin memperkuat kapasitas para pendidik agar mampu memahami berbagai tantangan di ruang digital sekaligus menjadi agen perubahan yang dapat mengedukasi peserta didik, orang tua, dan masyarakat mengenai pentingnya perlindungan anak di era digital,” katanya.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2024, sebanyak 79,9 juta anak di Indonesia telah menggunakan telepon seluler dan lebih dari 78 persen di antaranya berusia 5 hingga 17 tahun.
Persentase anak pengguna internet juga meningkat dari 49 persen pada 2020 menjadi hampir 74 persen pada 2024.
Melalui pelatihan ini, para guru diharapkan mampu menerapkan prinsip-prinsip PP TUNAS di lingkungan sekolah sekaligus menjadi garda terdepan dalam menciptakan ekosistem digital yang aman, sehat, dan ramah anak di Kota Tangerang Selatan.*
Editor : Krisna Widi Aria
