SERANG,RADARBANTEN.CO.ID – Aliasni Kepala Desa dan Ketua BPD Kecamatan Bojonegara meminta Pemerintah Kabupaten Serang terkait menyelesaikan persoalan kemacetan yang terjadi di jalan raya Serdang-Bojonegara-Merak (SBM) yang masih terjadi.
Kemacetan terjadi diakibatkan tingginya aktivitas kendaraan tambang yang melintas di jalur tersebut. Kondisi itupun meresahkan masyarakat yang tinggal di Bojonegara-Puloampel karena tak jarang mengakibatkan kecelakaan maut.
Sekretaris Aliansi Kepala Desa dan BPD Kecamatan Bojonegara, Toha, mengatakan poitnutama yang ingin disampaikan ke pemerintah daerah ialah mengenai kemacetan yang terjadi di Bojonegara-Puloample akibat lalu lalang kendaraan tambang yang melintas di jalur tersebut serta dampak lingkungan yang timbul akibat aktivitas tambang.
“Kita menanyakan terkait progres pelebaran jalan SBM sudah sampai mana, masyarakat ingin agar lalulintas bisa berjalan lancar, lalu kita juga mendorong agar jam operasional bisa diterapkan,” katanya, Kamis 13 Agustus 2026.
Pasca pertemuan tersebut, pihaknya akan mengawal progres dari aspirasi-aspirasi yang sudah disampaikan dan point-point yang sudah disepakati. Sehingga, persoalan kemacetan di jalan raya SBM bisa diurai.
“Keinginan kami agar tidak macet, jalannya lebar, bisa menguntungkan untuk semua pihak, masyarakat, pemerintah daerah, tidak mengganggu anak-anak yang ingin berangkat ke sekolah dan lain sebagainya,” tegasnya.
Tak hanya itu, ia juga menginginkan agar dampak lingkungan yang terjadi akibat aktifitas pertambangan juga bisa diminimalisir, terutama persoalan debu yang meresahkan masyarakat.
Ia mengatakan ada total sebanyak 23 perwakilan aliansi Kepala desa dan BPD di Kecamatan Bojomegara.
Wakil Bupati Serang, Muhammad Najib Hamas, mengatakan adanya aspirasi yang disampaikan oleh kepala desa dan kepala BPD menjadi informasi yang sangat penting bagi Pemkab Serang.
Point pertama yang menjadi aspirasi dari kepala desa ialah untuk pelibatan kepala desa dalam hal pengawasan terhadap dampak yang ditimbulkan oleh truk tambang.
“Seperti halnya reboisasi untuk mengurangi debu, ini diharapkan bisa melibatkan kepala desa. Lalu pengawasan untuk parkir liar agar mengantisipasi kemacetan,” katanya.
Ia mengatakan, mengenai parkir liar truk yang marak terjadi di bahu jalan Bojonegara-Puloampel, khususnya di titik-titik tambal ban, pihaknya akan melakukan penertiban terhadap titik tersebut dan melakukan upaya penindakan.
“Lalu kita juga akan menentukan tempat cadangan parkir yang ada di PT SMI. Jadi sambil menunggu muatan mereka tak nunggu di jalan, tetapi kumpul di kantong parkir,” tegasnya.
Nantinya akan ada petugas gabungan yang berpatroli, yang terdiri dari unsur kepolisian dari Polres Cilegon, Dinas Perhubungan (Dishub) dan Dinas Satuan Polisi Pamong Pradja. “Hari ini sedang berkoordinasi,” tegasnya.
Lalu mengenai adanya usulan pemasangan portal di tiap-tiap pintu tambang, Najib menegaskan akan melakukan kajian terlebih dahulu dengan pemerintah provinsi.
Selain itu, ada pula keinginan dari kepala desa dan BPD agar dana CSR dari perusahaan tambang dapat dimaksimalkan di masyarakat wilayah sekitar tambang, untuk melakukan reboisasi dan penghijauan juga untuk kesehatan.
Editor Daru
