SERANG, RADARBANTEN.CO.ID – Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dinilai dapat menjadi momentum bagi pemerintah untuk mengubah pola pemberian subsidi dari yang bersifat menyeluruh atau blanket subsidy menjadi subsidi yang lebih presisi atau precision subsidy.
Pengamat ekonomi sekaligus pengajar Program Doktor Ilmu Manajemen Universitas Bina Bangsa, Prof. Bambang D. Suseno, mengatakan kebijakan subsidi harus mempertimbangkan kebutuhan dan tingkat kerentanan masyarakat.
Menurutnya, negara memiliki keterbatasan sumber daya fiskal sehingga subsidi tidak dapat diberikan secara sama rata kepada seluruh masyarakat.
“Bukan sama rata, tetapi adil berdasarkan kebutuhan dan kemampuan ekonomi,” kata Bambang, Kamis, 20 Agustus 2026.
Ia mengatakan, melalui DTSEN pemerintah dapat memetakan kelompok masyarakat yang membutuhkan perlindungan lebih besar.
Kelompok miskin dan rentan, kata dia, harus memperoleh perlindungan lebih besar. Sementara kelompok menengah dapat menerima subsidi secara selektif, sedangkan masyarakat yang sudah mampu secara bertahap mengurangi ketergantungannya terhadap subsidi.
“DTSEN seharusnya mendorong perubahan dari subsidi yang bersifat menyeluruh menuju subsidi yang lebih presisi,” ujarnya.
Bambang menilai, pendekatan tersebut penting untuk meningkatkan efektivitas anggaran sekaligus memastikan subsidi benar-benar diterima masyarakat yang membutuhkan.
Belajar dari Filipina dan Vietnam
Menurut Bambang, Indonesia juga dapat belajar dari sistem perlindungan sosial yang diterapkan sejumlah negara ASEAN.
Ia mencontohkan Filipina yang memiliki sistem Listahanan untuk melakukan penargetan rumah tangga miskin dalam rangka meningkatkan ketepatan sasaran program sosial.
Sementara itu, Vietnam menerapkan pendekatan kemiskinan multidimensional.
Pengukuran kemiskinan di negara tersebut tidak hanya mempertimbangkan pendapatan, tetapi juga akses terhadap pekerjaan, kesehatan, pendidikan, perumahan, air bersih, sanitasi, dan informasi.
“Pendekatan multidimensional tersebut tetap menjadi bagian penting kebijakan pengentasan kemiskinan Vietnam,” katanya.
Bambang menilai, pendekatan tersebut dapat menjadi referensi bagi Indonesia dalam memperkuat sistem perlindungan sosial.
Menurutnya, DTSEN tidak cukup hanya digunakan untuk menentukan siapa yang mendapatkan subsidi.
Data tersebut harus mampu memberikan gambaran mengenai tingkat kebutuhan, kerentanan, dan kemampuan ekonomi masyarakat.
Reporter: Yusuf Permana – Editor: Aas Arbi
