Oleh Yhannu Setyawan
(Pengamat Hukum & Kebijakan Publik)
“Hirup kudu masagi, cageur, bageur, bener, pinter.”
Demikian pernah dituturkan oleh para leluhur, sebagai petuah dan petutur perjalanan hidup yang samoai kini, semakin terasa relevan tatkala Provinsi Banten bersiap memperingati hari jadinya yang ke-26.
RelatedPosts
Pada intinya, petuah tersebut mengajarkan bahwa hidup harus utuh, tidak hanya sehat, bersikap baik, berbuat benar, dan berpijak pada pengetahuan. Nasehat luhur yang menjadi inspirasi, termasuk untuk tumbuh dan berkembangnya suatu daerah, bahwa pada akhirnya tidak cukup hanya tumbuh secara ekonomi, tetapi juga harus mampu menghadirkan kehidupan yang lebih baik bagi masyarakatnya.
Memperingati hari jadi Provinsi Banten tentu tidak boleh sekadar dimaknai sebagai perulangan seremonial tahunan. Harus selalu diingat, bahwa ada sejarah perjuangan yang harus dihargai, ada cita-cita yang perlu terus diulas obyektif, sudah sampai dimana arah gerak perjalanan Provinsi Banten sampai dengan hari ini.
Secara politik, momentum penting memang bermula terjadi pada 4 Oktober 2000. Sidang Paripurna DPR RI, menetapkan Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Provinsi Banten disetujui dan tanggal tersebut kemudian ditetapkan sebagai hari jadi Provinsi Banten.
Secara teknis regulatif, pembentukannya dituangkan melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 yang disahkan dan diundangkan pada 17 Oktober 2000. Sedangkan peresmian sebagai provinsi, sekaligus pelantikan Penjabat Gubernur untuk pertama kali, yaitu Hakamudin Djamal, berlangsung pada 18 November 2000.
Tiga tanggal tersebut menunjukkan bahwa kelahiran Banten memiliki tahapan yang berbeda. Ada keputusan politik, ada legitimasi hukum, dan ada pula tanggal dimulainya pemerintahan secara administratif; semuanya menjadi bagian dari perjalanan yang kemudian kita kenang sebagai lahirnya Provinsi Banten.
Tetapi, Banten sesungguhnya tidak lahir hanya karena pengunjung memadati sekitar ruang sidang paripurna DPR bahkan sampai meluber ke jalan-jalan. Jauh sebelumnya, bahkan sebelum palu sidang diketukkan Legislator di Senayan, gagasan tentang Banten sebagai satu provinsi tersendiri, telah hidup dalam relung kesadaran masyarakat dan telah diikhtiarkan selama rentang perjalanan yang cukup panjang. Jauh melampaui munculnya gagasan pembentukan provinsi, bahkan telah dimulai sejak dekade tahun 1950-an. Perjuangan tersebut kemudian menemukan momentumnya, mendapatkan ruang yang lapang ketika reformasi 1998 membuka keran demokratisasi, desentralisasi, dan partisipasi masyarakat secara lebih luas dan eksistensi masyarakat daerah semakin signifikan.
Ingat kembali moment pada tanggal 18 Juli 1999, Deklarasi Rakyat Banten berlangsung di Alun-Alun Serang. Setelah itu, seperti air yang mengalir jauh, berbagai elemen masyarakat bergerak, berinisiatif menyusun gagasan, pedoman, rencana kerja, serta dukungan politik untuk mewujudkan dan merealisaasikan pembentukan Provinsi Banten.
Pada rangkaian perjalanan perjalanan tersebut, ada begitu banyak ulama dan pesantren yang memberikan legitimasi moral, begitu banyak tokoh masyarakat dari berbagai lapisan yang turut menyuarakan kebutuhan pembangunan, ribuan mahasiswa dan aktivis yang menghidupkan gerakan, akademisi yang memperkuat deretan argumentasi, serta masyarakat pada umumnya yang memberikan dukungan dan doa.
Semuanya berpadu, datang dari beragam latar yang berbeda, tetapi bertemu dalam satu keyakinan bahwa Banten memiliki hak dan kemampuan untuk mengurus masa depannya sendiri, maka wajar bila ada yang menyatakan bahwa kelahiran Provinsi Banten, tidak tepat jika hanya dibaca sebagai pemekaran wilayah administratif. Di balik Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 terdapat aspirasi untuk memperbaiki pemerintahan, mempercepat pembangunan, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, dan mengoptimalkan potensi daerah.
Pertimbangan tersebut juga tercermin dalam konsideran dasar pembentukan Provinsi Banten. Puncaknya tentu terjadi pada 4 Oktober 2000. Puluhan ribu masyarakat Banten datang ke Gedung DPR RI di Senayan ketika sidang paripurna membahas dan mengesahkan RUU Provinsi Banten; sebuah gerakan sosial yang panjang akhirnya memperoleh bentuk hukum sebagai satu provinsi baru yang hadir dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia
26 TAHUN MENJADI PROVINSI
Saat ini, dua puluh enam tahun kemudian, Banten kini, harus obyektif diakui bahwa bukan lagi Banten yang sama dengan Banten pada tahun 2000. Dinamika kemasyarakatannya berkembang dengan pesat. Pusat-pusat ekonomi terus bertumbuhan, konektivitas antar wilayah semakin terbuka, kawasan industri berkembang, dan posisi Banten sebagai wilayah strategis di bagian barat Pulau Jawa semakin kuat dan signifikan.
Walaupun demikian, ditengah euphoria kebahagian saat berlang tahun, mari sejenak direnungkan, apakah dari semua gerak kemajuan tersebut sekaligus juga membawa pertanyaan yang sangat penting, apakah cita-cita para pendahulu yang secara tulus dan penuh semangat berikhtiar dan memperjuangkan lahirnya Provinsi Banten, sudah sepenuhnya terwujud dan dirasakan kebermanfaatannya oleh seluruh masyarakat Banten?
Pertanyaan kontemplatif tersebut tentu tidak disajikan dan dimaksudkan untuk meniadakan capaian yang sudah diraih. Tidak mendelegitimasi atau tidak untuk bersikap apriori. Justru sebaliknya, pertanyaan tersebut sangat penting agar deretan keberhasilan tidak lantas membuat semua pihak terlupa, bahwa dari sekian rangkaian keberhasilan, pada setiap kerja pembangunan, tentu selalu tersisa, pekerjaan rumah yang masih perlu untuk diselesaikan.
Masih ada persoalan pemerataan, pembangunan, masih perlu perbaikan kualitas pelayanan publik, menambah kualitas pendidikan, memperkuat kesehatan, memperluas kesempatan kerja, menambah rangkaian konektivitas wilayah, serta terus melakukan penguatan ekonomi masyarakat, serta menghilangkan jarak kesenjangan antara kawasan yang tumbuh cepat dengan wilayah yang membutuhkan perhatian dan percepatan lebih optimal.
Karena itu, agenda bagi Provinsi Banten masa depan adalah harus semakin lugas dan tuntas tatkala mendesain upaya pemerataan pembangunan. Kemajuan Banten tidak boleh hanya terasa di kawasan yang sudah secara natural dapat bertumbuh dengan cepat.
Diperlukan refocusing orientasi laju pembangunan ke wilayah selatan Banten, ke area pesisir, memperkuat pedesaan, dan menuntaskan kantong-kantong kemiskinan, karena efek berhadapan dengan keterbatasan akses, baik pada sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pekerjaan, dan pelayanan publik.
Banten maju yang dikehendaki, bukanlah sekadar Banten yang memiliki kawasan industri besar atau pusat pertumbuhan ekonomi yang ramai. Banten maju yang diciptakan adalah Banten yang mampu membuat jarak antara pusat pertumbuhan ekonomi dengan geliat masyarakat semakin lekat. Penerima manfaat pembangunan terasa lebih merata oleh semua warga di kabupaten, kota, desa, pesisir, warga yang berada wilayah pedalaman.
Pembangunan pada akhirnya harus kembali tujuan bersama untuk semua warganya. Sekolah yang baik, layanan kesehatan yang mudah dijangkau, peluang pekerjaan yang layak, transportasi yang menghubungkan antar wilayah, lingkungan yang terjaga, dan pelayanan pemerintahan yang mudah diakses. Pembangunan bukan sekadar angka dalam dokumen perencanaan, tetapi justru ukuran yang paling sederhana, bagaimana kehadiran pemerintah benar-benar dirasakan warga masyarakatnya.
Banten secara geografis memiliki modal dasar yang sangat kuat. Kedekatannya dengan Jakarta, pertumbuhan kawasan industri yang signifikan, akses pelabuhan, luas lahan pertanian, hasil laut dan perikanan yang melimpah, destinasi pariwisata, geliat ekonomi kreatif, serta kekayaan sejarah dan kebudayaan yang kesemuanya merupakan potensi dan memberikan peluang yang sangat luas.
Justru menjadi tantangan yang juga tak kalah menantang untuk tidak sekedar menjadi potensi, tetapi dapat terkonversi menjadi pertambahan investasi. Maka perlu desain strategis memastikan setiap potensi tersebut, mampu menghasilkan nilai tambah bagi masyarakat Banten.
Industri harus semakin terhubung dengan tenaga kerja lokal. Ekonomi pesisir harus memberi ruang yang lebih besar bagi nelayan dan masyarakat pantai, sementara desa tidak boleh sebatas diposisikan sebagai penerima program, tetapi dikelola agar siap menjadi ujung tomba kekuatan ekonomi daerah.
Tetapi pula tentunya, pada saat yang bersamaan, laju pembangunan di Banten, tidak boleh menyebabkan nilai-nilai lokalitas kehilangan jati dirinya. Sejarah Kesultanan Banten, tradisi keagamaan, eksistensi pendidikan pesantren salafiyah, rumpunan budaya lokal, serta identitas dan karakter asli masyarakat Banten yang selama rentang waktu sangat panjang merupakan modal sosial kultural, yang harus terus lestari dan terawat. Sekuat apapun arus perubahan zaman.
PROVINSI BANTEN: PERJALANAN PADA MASA DEPAN
Masa depan Provinsi Banten, tentu saja penuh harapan. Diprediksi oleh banyak ahli dan pemerhati akan terus tumbuh dan semakin berkembang. Bertumbuh cepat dan semakin siap menghadapi arus modernisasi dan perkembangan jaman..
Tentu saja, modernisasi, mekanisasi elektrifikasi bahkan robotika pada masa depan merupakan keniscayaan dan pastinya akan sangat diperlukan, tetapi harus juga diingat, semua progresifitas tersebut tidak boleh membuat Banten menjauh apalagi kehilangan akar kulturalnya.
Akar sejarah dan budaya Banten justru harus menjadi jangkar, yang menjaga pondasi nilai Kebantenan semakin kokoh. Kearifan lokal Banten harus terus selalu membersamai gerak nafas pertumbuhan. Bergerak paralel dan integratif, berdampingan secara konsepsional strategis bahkan harus memberi sentuhan nilai lebih untuk pertambahan kualitas pendidikan, perkembangan teknologi, perluasan area industri, dan pertumbuhan zona ekonomi baru.
Konstruksi dan desain sosiologis tersebut tentu membutuhkan pemerintahan yang kuat, namun juga senantiasa terasa dekat dengan warga masyarakat. Pemerintah yang tidak sebatas hadir melalui program dan pembangunan bersifat fisik, tetapi juga menghadirkan para pamong yang berkapasitas dan berkemampuan untuk mendengarkan warganya, menjelaskan kebijakannya, membuka ruang partisipasi, dan transparan menerima masukan dan pandangan, bahkan termasuk menerima kritik dan saran yang tentunya menjadi energi baru untuk perbaikan kinerja.
Pada posisi tersebutlah masyarakat sipil dan seluruh pemangku pembangunan mempunyai tempat penting. Pembangunan daerah yang sehat tidak hanya membutuhkan pengakuan dan apresiasi tetapi juga kritik dan pengawasan publik agar denyut keberhasilan pembangunan tetap terjaga. Harus ada warga yang punya keberanian untuk selalu mengingatkan apabila masih ada jalan yang rusak, layanan yang belum optimal, atau bahkan masyarakat yang belum terakses hasil pembangunan. Harus ada warga yang bersedia untuk terus memperjuangkan kebijakan menjadi lebih baik dan pro publik.
Maka, 26 tahun Banten seharusnya tidak hanya menjadi kesempatan untuk mengenang bagaimana provinsi ini lahir. Peringatan ini harus menjadi momentum untuk memperbarui keberanian menentukan apa yang harus dikerjakan berikutnya.
Jika dahulu ulama, tokoh masyarakat, mahasiswa, aktivis, akademisi, dan masyarakat bergerak bersama untuk memperjuangkan terbentuknya satu provinsi baru, maka generasi sekarang justru memiliki tanggung jawab yang lebih besar lagi.
Tugasnya generasi masa depan bukan lagi untuk memperjuangkan eksistensi Provinsi Banten, tetapi memastikan Banten yang dilahirkan dahulu, benar-benar menjadi rumah yang memberikan kemudahan, kesempatan, keadilan, pelayanan, dan masa depan bagi seluruh warganya.
Generasi Banten masa depan juga harus bersiap menatap masa depan dengan tata kelola pemerintahan yang semakin terbuka, pembangunan yang semakin terukur, pemanfaatan teknologi informasi yang tepat bermanfaat, dan desain kebijakan yang semakin mendengar suara masyarakat. Di tengah perubahan ekonomi dan teknologi yang begitu cepat, generasi masa depan Banten tidak boleh sekedar menjadi penonton pertumbuhan, tetapi harus menempati ruang, menjadi yang terdepan sebagai pelaku ekonomi dan pelaku pembangunan daerah yang berada pada ruang utama.
Pada akhirnya, ukuran keberhasilan atas 26 tahun Provinsi Banten, tidak hanya sebatas pada pertanyaan seberapa banyak infrastruktur yang telah terbangun atau seberapa pesat pertumbuhan ekonomi dicapai. Ukuran yang dipergunakan harus lebih dekat dengan corak kehidupan sehari-hari.
Apakah anak-anak usia sekolah di banyak pelosok Banten telah memperoleh pendidikan yang layak, apakah warga telah dapat mengakses layanan kesehatan, apakah generasi Banten yang telah berkembang juga telah memperoleh akses pekerjaan dan kesempatan usaha, apakah nelayan dan petani telah memperoleh ruang hidup yang layak, serta apakah masyarakat semakin merasakan pemerintahan hadir ketika eksistensinya dibutuhkan.
Pada konteks itulah sebenarnya makna dari hadirnya provinsi. Banten dahulu diperjuangkan karena ada harapan agar pemerintahan menjadi lebih dekat, pembangunan lebih merata, pelayanan lebih baik, dan masyarakat memiliki ruang lebih besar untuk menentukan masa depannya.
Kini, 26 tahun Banten telah berumur. Cita-cita pembentukannya, harus tetap menjadi spirit, menjadi energi, tidak boleh berhenti menjadi cerita sejarah. Tidak boleh padam.
Hirup kudu masagi, cageur, bageur, bener, pinter. Banten yang masagi bukan hanya Banten yang besar secara ekonomi, tetapi Banten yang sehat masyarakatnya, baik tata kehidupannya, benar arah pembangunannya, dan cerdas mengelola seluruh potensinya.
Pada mulanya, Banten sebagai cita-cita, lalu berangsur menjadi gerakan warga, hingga terwujudlah undang-undang, dan akhirnya menjadi pemerintahan, sehingga kini menjadi tanggung jawab kolektif semua untuk terus dibangun dan terus diperbaiki sampai akhirnya menjadi.
Selamat HUT ke-26 Provinsi Banten. Mari tetap mengenang perjuangannya, menjaga alasan genuine kelahirannya, memperkuat tata pemerintahannya, dan bersama-sama mengikhtiarkan masa depannya. Banten harus benar-benar menghadirkan kemajuan yang dirasakan oleh semua warga masyarakat. (*)
