SERANG, RADARBANTEN.CO.ID – Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Banten yang mencapai 6,48 persen menjadi alarm bagi pemerintah daerah. Angka tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi dan masuknya investasi belum sepenuhnya mampu menciptakan kesempatan kerja yang memadai bagi masyarakat lokal.
Guru Besar Program Studi Doktor Ilmu Manajemen Universitas Bina Bangsa (Uniba), Bambang D. Suseno, menilai persoalan pengangguran harus menjadi perhatian serius pemerintah, terutama di tengah pertumbuhan ekonomi dan derasnya investasi yang masuk ke Banten.
RelatedPosts
“Angka 6,48 persen seharusnya menjadi alarm keras bagi Banten,” kata Bambang dalam tulisannya untuk memperingati HUT ke-26 Provinsi Banten, Senin (5/10/2026).
Berdasarkan data yang dikutip Bambang, TPT Banten pada Mei 2026 mencapai 6,48 persen. Angka tersebut masih lebih tinggi dibandingkan TPT nasional yang berada di level 4,05 persen.
Menurut Bambang, kondisi itu menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya berbanding lurus dengan penyerapan tenaga kerja lokal. Dengan demikian, peningkatan aktivitas ekonomi dan investasi belum otomatis memberikan kesempatan kerja yang merata bagi masyarakat Banten.
Persoalan pengangguran juga semakin kompleks karena tingginya angka pengangguran di kalangan penduduk berpendidikan. Data Badan Pusat Statistik (BPS) Agustus 2025 yang dikutip Bambang menunjukkan TPT lulusan sekolah menengah kejuruan (SMK) di Banten mencapai 10,13 persen.
Artinya, sekitar satu dari 10 lulusan SMK masih belum terserap pasar kerja. Kondisi ini menjadi tantangan tersendiri karena pendidikan vokasi seharusnya mampu menyiapkan lulusan dengan keterampilan yang sesuai kebutuhan industri.
Selain itu, kelompok anak muda yang tidak bekerja, tidak bersekolah, dan tidak mengikuti pelatihan atau not in employment, education, or training (NEET) tercatat mencapai 23,79 persen.
“Ketika lulusan SMK, diploma, atau sarjana menganggur lama, yang hilang bukan hanya pendapatan individu. Investasi modal manusia ikut membeku,” ujarnya.
Bambang menilai salah satu persoalan mendasar yang perlu dibenahi adalah ketidaksesuaian antara keterampilan lulusan dan kebutuhan industri atau skill mismatch. Kondisi tersebut membuat sebagian pencari kerja kesulitan memasuki pasar kerja meskipun telah menempuh pendidikan formal.
Di sisi lain, perkembangan teknologi turut mengubah kebutuhan tenaga kerja. Penggunaan otomatisasi, robotik, dan kecerdasan buatan (AI) semakin memengaruhi proses produksi di berbagai sektor industri. Akibatnya, investasi dalam jumlah besar tidak selalu diikuti penciptaan lapangan kerja dalam skala yang sebanding.
Karena itu, Bambang menilai pemerintah tidak cukup hanya mengandalkan penciptaan lapangan kerja di dalam wilayah Banten. Pemerintah perlu memperluas akses tenaga kerja lokal terhadap peluang kerja di tingkat nasional maupun internasional.
Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah membangun koneksi antara tenaga kerja Banten dan kebutuhan pasar kerja yang lebih luas. Dengan begitu, peluang kerja tidak hanya bergantung pada ketersediaan pekerjaan di daerah sendiri.
“Banten membutuhkan job connection, menghubungkan tenaga kerjanya dengan pekerjaan di mana pun pekerjaan itu berada,” katanya.
Bambang menegaskan, batas geografis tidak seharusnya membatasi kesempatan generasi muda Banten untuk memperoleh pekerjaan. Karena itu, penguatan kompetensi, penyesuaian keterampilan dengan kebutuhan industri, serta perluasan akses informasi dan jaringan kerja menjadi bagian penting dalam mengatasi persoalan pengangguran di Banten.
Editor: Mastur Huda
