SERANG – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) kembali menyerahkan hasil evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2016 kepada pemerintah kabupaten kota di Hotel Grand Royal Panghegar, Bandung, Rabu (25/1).
Penyerahan LAKIP tahun 2016 ini dibagi menjadi tiga regional, di mana regional pertama mewakili wilayah Sumatera, Banten, dan Jawa Barat. Regional I yang dievaluasi oleh Kemenpan-RB, mewakili 172 pemerintah kabupaten kota. Hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang dilakukan pada tahun 2016 menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Pada 2015, nilai rata-rata evaluasi hanya 46,92. Sedangkan, pada 2016 rata-rata nilai evaluasi adalah 49,87. Sebanyak 425 kabupaten kota atau 83 persen dari total seluruh kabupaten kota masih mendapat nilai di bawah B.
Di Provinsi Banten sendiri, ada lima pemerintah daerah yang meraih predikat B (baik), berpredikat CC (cukup baik) dua pemda, dan predikat C (kurang) satu. (detail lihat grafis).
Pemkab Serang mendapatkan predikat B pada penilaian LAKIP 2016 dengan skor nilai 60,93. Nilai ini mendapatkan peningkatan dari empat tahun sebelumnya yang hanya mampu meraih predikat CC.
Kasubag Analisis Formasi Jabatan Bagian Organisasi Pemkab Serang Yagi Susilo menyatakan, komponen LAKIP dapat tersusun dengan baik berkat bersinerginya seluruh perangkat daerah. “Sinergi ini antara indikator kinerja utama, renstra Pemkab, renstra SKPD, dan perjanjian kinerja,” katanya.
Untuk menyinergikan antar komponen-komponen tersebut, kata dia, salah satunya peranan dari SAKIP yang sudah terbentuk di Kabupaten Serang.
Sementara itu, Kepala Inspektorat Kabupaten Serang Rachmat Jaya mengatakan, peraihan predikat tersebut merupakan semangat dan kerja keras dari seluruh aparatur penyelenggara pemerintah. “Semoga tahun depan bisa ditingkatkan predikatnya,” ujarnya.
Pemkab Lebak pun menerima hasil evaluasi SAKIP 2016 dengan predikat B. Dokumen diserahkan oleh Menteri PAN RB Asman Abnur kepada Bupati Lebak Iti Octavia Jayabaya. “Alhamdulillah, kita memperoleh predikat B dari Menpan RB soal SAKIP 2016. Atas prestasi ini saya mengajak kepada semua ASN di Lebak untuk terus meningkatkan pelayanan publik dan memerhatikan aturan,” ujar Iti, kemarin.
Kata dia, SAKIP yang selama ini dianggap sebagai kumpulan dokumen semata, ternyata memengaruhi efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran negara/daerah yang pada hakikatnya adalah dana yang terkumpul dari rakyat.
Sejalan dengan hal tersebut, Iti juga terus menerus menyerukan kepada organisasi perangkat daerah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan berkomitmen menunjang visi misi bupati dan wakil bupati di mana terdapat keselarasan antara program perangkat daerah dengan visi misi dimaksud. “Serta berupaya menerapkan money follow program sebagai dasar penggunaan anggaran,” katanya.
Di Kota Tangsel, LAKIP 2016 yang diterima berpredikat B. Meskipun predikat naik, Pemkot Tangsel berjanji tetap akan memperbaiki akuntabilitas kinerja bagi masyarakat.
Wakil Walikota Tangsel Benyamin Davnie mengatakan, naiknya predikat Pemkot Tangsel tentunya sebuah prestasi. Namun juga, sebagai motivasi kinerja untuk lebih baik lagi. “Alhamdulillah, bisa mendapatkan predikat B,” singkatnya.
Ia menambahkan penilaian ini diberikan kepada laporan yang memiliki keselarasan dalam dokumen perencanaan dengan indikator kinerja utama, tetapi masih perlu adanya sedikit perbaikan namun tidak signifikan. “Kami akan mempertahankan dan meningkatkan prestasi ini. Berupaya lebih baik lagi setiap tahunnya,” katanya.
Bupati Pandeglang menyatakan, empat tahun terakhir sejak 2013 hingga 2016, Pandeglang selalu meraih predikat CC pada hasil evaluasi LAKIP. “Penilaian untuk Kabupaten Pandeglang tahun 2013 mendapatkan C, tahun 2014 meningkat menjadi CC, untuk tahun 2015 nilainya CC, dan untuk tahun 2016 nilainya sama yaitu CC,” kata Irna kepada Radar Banten melalui sambungan telepon genggamnya.
Irna berjanji, akan terus berusaha meningkatkan kinerja semua instansi di Pandeglang. Tujuannya, agar akuntabilitas Pemkab terus membaik, sehingga pelayanan terhadap masyarakat bisa lebih optimal dan sistem pemerintahan bisa lebih efektif dan efisien. “Insya Allah, ke depan kita (Pemkab-red) perbaiki bersama, agar akuntabilitas kinerja Pemkab bisa lebih baik,” katanya.
Irna berharap, penilaian LAKIP Pandeglang tahun depan mengalami peningkatan. Oleh karena itu, lanjutnya, semua SKPD harus berkomitmen dalam melaksanakan semua program kegiatan. “Kita bangun kembali komitmen yang jelas dan serius dalam melaksanakan kegiatan. Agar output dari setiap program kegiatan jelas dirasakan masyarakat,” katanya.
Walikota Cilegon Tb Iman Ariyadi mengatakan, dengan nilainya yang sekarang dirinya belum bisa berkomentar apa-apa. “Bagus dan tidaknya sebuah penilaian, kita belum tahu apa indikatornya. Namun yang jelas, dengan nilai yang telah diperoleh, kita akan tingkatkan lagi kekurangan yang maish ada,” katanya.
Iman menyatakan, sebenarnya pelaksanaan pemerintahaan itu tidak bisa dinilai atau diukur dengan angka-angka. “Kita akan berupaya untuk mengevaluasi apa saja kekurangan dari penilaian Lakip tersebut,” imbuhnya. (Rozak-Wahyu S-Adib F-Nurabidin E-Umam/Radar Banten)
