SERANG – Polemik terkait pengembangan Bank Banten pasca dicoretnya penambahan modal dalam APBD Perubahan 2017 diharapkan tidak sampai mengganggu kinerja Bank Banten dalam menjalankan bisnis perbankan. Hal itu disampaikan Direktur Utama (Dirut) Banten Global Development (BGD) Agus Ruswendi kepada Radar Banten, Minggu (1/10).

Menurut Agus, BGD yang sampai saat ini masih mengemban amanah Pemprov Banten sebagai pemegang saham pengendali pada PT Bank Banten, sangat memahami keputusan pemprov menunda penambahan modalnya untuk Bank Banten. “Belum dicantumkan setoran modal ke Bank Banten dalam APBD Perubahan 2017 sebagai bentuk kehati-hatian Pemprov dalam melaksanakan kebijakan investasinya,” kata Agus.

Mengenai evaluasi yang dilakukan Pemprov, itu juga sudah sesuai ketentuan tentang investasi daerah. Menurut Agus, setiap investasi harus dilakukan evaluasi secara periodik agar Pemprov meyakini dan dapat memonitor dana-dana (kinerja keuangan) yang diinvestasikannya, dan kinerja manajemen yang melaksanakan investasi tersebut.

“Langkah yang akan dilakukan BGD sebagai pemegang saham pengendali, melakukan komunikasi kepada pengurus Bank Banten dan konsultasi dengan OJK agar Bank Banten tetap menjalankan rencana bisnisnya tahun ini sesuai dengan yang telah diajukan dan disetujui OJK. Hal ini didasari bahwa kecukupan modal (CAR) Bank Banten pada kisaran 11 persen,” tegasnya.

Dengan demikian, kata Agus, Bank Banten tetap dapat menjalankan operasionalnya secara normal sesuai dengan rencana bisnis bank yang disampaikan ke OJK. “BGD sebagai pemegang saham pengendali, tetap menjalankan fungsinya, terus melakukan evaluasi kinerja keuangan dan manajemen Bank Banten sesuai ketentuan yang berlaku bagi Bank Banten sebagai sebuah perusahaan Tbk,” tambah Agus.

Terkait rencana Pemprov yang menginginkan investasi pada Bank Banten langsung oleh pemprov tidak melalui BGD selaku BUMD milik Pemprov Banten, Agus menyerahkan kepada Gubernur Banten. “Saat ini Bank Banten investasinya masih di BGD, kalau masalah pengalihan pengelolaan kedepan itu tergantung pertimbangan Bapak Gubernur,” tutur Agus.

Dirut Bank Banten Fahmi Bagus Mahesa enggan menanggapi pencoretan tambahan modal Bank Banten. Menurutnya, soal penyertaan modal untuk Bank Banten kewenangan BGD selaku pemegang saham pengendali. “Prinsipnya, modal yang ada masih cukup untuk menjalankan operasional tahun ini sesuai dengan rencana bisnis Bank Banten yang disampaikan ke OJK,” kata Fahmi.

Sebelumnya, Gubernur Wahidin Halim menjelaskan alasan Pemprov Banten membatalkan tambahan bantuan modal pada Bank Banten. Pemprov, kata Wahidin, akan melakukan kajian dan investigasi mendalam terhadap kesepakatan awal pembentukan Bank Banten. Investigasi menjadi penting agar penyertaan modal ke depan bisa dianggarkan kembali.

“Investigasi memang perlu. Laporan-laporan masih kita dalami, kita lagi pelajari tentang perjanjiannya, tentang kesepakatan-kesepatannya, kalau saya kan orangnya begitu, saya orangnya hati-hati dan teliti,” kata Gubernur yang akrab disapa WH ini.

WH melanjutkan, kesepakatan dan perjanjian yang akan dilakukan investigasi adalah soal akuisisi PT Bank Pundi Indonesia menjadi Bank Banten. Kemudian melakukan pendalaman terhadap aspek-aspek pendukung lainnya. “Makanya kita minta pertanggungjawaban dari direksinya dulu. Hubungan-hubungan kesepakatan yang lama, apakah hubungan itu bagus, apakah pembelian bank sesuai aturan? Itu kan masih (didalami). Terus banyak indikasi-indikasi yang masih kita pelajari,” ungkap WH. (Deni S/RBG)