SERANG – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten hingga kini belum mengambil sikap terkait dengan langkah pemerintah pusat membuka moratorium reklamasi pulau di Jakarta. Padahal, pasir yang digunakan sebagian besar dari pesisir pantai Banten.
Gubernur Banten Wahidin Halim mengatakan, langkah yang dilakukan pihaknya menanggapi persoalan tersebut baru sebatas kajian. Kajian dilakukan bersama Dinas Lingkungan Hidup Pemprov Banten termasuk dengan bagian perizinan. “Itu kita kaji, kita sudah kumpulin LH dan sebagainya termasuk perizinan (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu-red),” ujarnya, Rabu (18/10).
Langkah tersebut dilakukan untuk mengetahui sejauh mana dampak yang ditimbulkan dari operasi tambang pasir yang beroperasi di sepanjang laut Banten. Ia mengungkapkan, sampai saat ini belum menerima pengajuan izin perusahaan untuk melakukan pengerukan. “Jadi kita belum sampai pada keputusan,” katanya. “Ini upaya dalam rangka penolakan dan penerimaan,” sambung WH.
Lebih lanjut WH mengatakan, ke depan pihaknya akan melibatkan KPK bila nanti penambangan pasir laut kembali dilanjutkan. “Ada penambangan pasir, ada penambangan reklamasi pulau, tapi kita belum tahu. Saya juga minta bantuan KPK untuk pengawasan moratorium ini,” katanya. (Fauzan D/RBG)










