SERANG – Subadri Usuludin resmi dicopot dari jabatan ketua DPRD Kota Serang periode 2014-2019. Pemberhentian Subadri sebagai ketua Dewan berdasarkan rapat paripurna yang digelar, kemarin (9/11). Paripurna itu dilaksanakan berdasarkan hasil Badan Musyawarah (Banmus) yang dihelat kemarin pagi sebagai tindak lanjut surat dari DPD Partai Golkar Kota Serang kepada DPRD Kota Serang terkait penggantian Subadri dengan Namin sebagai ketua Dewan.
Setelah DPRD menerima surat dari Golkar, pimpinan Dewan menggelar rapat pimpinan yang mengagendakan Banmus pada Kamis (9/11) untuk penjadwalan rapat paripurna pemberhentian Subadri sebagai ketua Dewan. Dari 21 anggota Banmus yang hadir, disepakati rapat paripurna yang semula hanya menjadwalkan tanggapan Walikota Serang atas pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap RAPBD Kota Serang tahun depan ditambah rapat paripurna pemberhentian Subadri. Usai Banmus, Subadri pun meninggalkan gedung Dewan menuju rumahnya yang tak jauh dari gedung dewan di Kelurahan Banjarsari, Kecamatan Cipocokjaya.
Wakil Ketua DPRD Kota Serang Budi Rustandi mengatakan, Subadri sangat legawa dengan rapat paripurna kemarin. “Hal itu dibuktikan dengan beliau memimpin langsung banmus tadi pagi (9/11-red),” ujar Budi usai rapat paripurna di gedung DPRD Kota Serang, Kamis (9/11).
Budi mengatakan, pemberhentian Subadri sebagai ketua Dewan merupakan konsekuensi politikus. Apalagi, ketua Dewan diangkat dari Golkar. “Ketika ada pengajuan dari DPD Partai Golkar Kota Serang, tugas kami sebagai pimpinan untuk menindaklanjuti,” terangnya.
Pria yang merupakan Ketua DPC Partai Gerindra Kota Serang ini mengatakan, diselenggarakannya Banmus kemarin pun atas keinginan Subadri saat rapat pimpinan Senin (6/11) kemarin. Dikatakannya, rapat paripurna kemarin hanya pemberhentian Subadri sebagai ketua Dewan, bukan sebagai anggota Dewan.
Setelah paripurna, Budi mengatakan, pihaknya akan menyampaikan hal itu kepada Gubernur Banten melalui Walikota Serang. Berdasarkan hasil rapim, Wakil Ketua I DPRD Kota Serang Bambang Janoko yang ditetapkan sebagai pengganti pimpinan yang diberhentikan untuk melaksanakan tugas.
Sekretaris DPRD Kota Serang Komarudin mengatakan, Banmus dan paripurna yang diselenggarakan kemarin kuorum. Nantinya, keputusan DPRD Kota Serang ini akan disampaikan ke Gubernur Banten melalui Walikota Serang setelah ditandatangani seluruh pimpinan Dewan.
Kata dia, rapat paripurna pemberhentian Subadri itu berdasarkan surat dari Golkar dan sesuai dengan Tata Tertib (Tatib) DPRD Kota Serang. “Semuanya sinkron. Di tatib diatur pergantian pimpinan,” terangnya.
Juru bicara Subadri Usuludin, Manar Mas mengatakan, Subadri memimpin langsung Banmus dan meminta agar paripurna tidak terjadi berbarengan untuk memberikan kesan yang baik. “Bagaimana ada Banmus yang jaraknya dekat yang sebelumnya tidak ada wacana. Ini dikhawatirkan akan menimbulkan opini negatif,” ujar Manar mendampingi Subadri saat konferensi pers di kediaman Subadri, kemarin siang.
Dari 21 orang, hanya lima anggota yang setuju dengan usulan Subadri agar tidak paket satu hari antara Banmus dengan paripurna. Namun, selebihnya tidak sepakat dan menginginkan agar paripurna dilakukan kemarin juga. “Ada kesan situasi mendesak, apa pun yang dilakukan Subadri selama ini bukan menjadi unsur penting dalam perpisahan,” ujarnya.
Namun, Subadri akan segera menyerahkan fasilitas yang diterimanya selama ini sebagai ketua kepada Setwan seperti kendaraan dinas. Bahkan, perlengkapan pribadi yang ada di ruangannya pun akan dibereskan.
Kata dia, Subadri pun memberikan penghargaan dan ucapan kepada Golkar yang telah memberikan kesempatan kepadanya untuk menjadi ketua Dewan. “Ia meyakini semua fungsionaris Golkar mempunyai catatan penting terhadap yang dilakukan Subadri selama ini termasuk pencapaian dua kursi di dapil Cipocokjaya dan hasil pilgub lalu. Subadri berusaha mempersembahkan yang terbaik untuk Kota Serang,” tutur Manar.
Ia mengungkapkan, setelah ini pihaknya akan fokus pada pemenangan Subadri di Pilkada Kota Serang tahun depan. Bahkan, tidak ada rencana untuk menggugat secara hukum.
Sementara itu, Subadri mengungkapkan, sejak dirinya mengumumkan mencalonkan diri pada pilkada nanti, hak politiknya langsung dimutilasi. Bahkan, ia masih menjadi bakal calon dan belum ditetapkan sebagai calon. “Ini hari (kemarin-red) yang bersejarah. Biarkan masyarakat yang menilai, saya pribadi menghargai keputusan,” ujarnya.
Selama ia menjadi ketua Dewan, belum pernah ada Banmus yang langsung dibarengi dengan paripurna. Bahkan, mengurus penggantian antarwaktu (PAW) pun selama dua pekan sejak Banmus ke paripurna. “Tapi, apa pun niatan Golkar ke Badri, saya ikhlas,” lirihnya. Ia pun mengucapkan terima kasih kepada Golkar yang sudah memberikan ruang kepadanya untuk berbuat bagi masyarakat.
Setelah diberhentikan menjadi ketua Dewan, ia mengaku akan tetap mengantor sebagai anggota Dewan sampai ia masa PAW. Bahkan, ia akan mempunyai lebih banyak waktu untuk melakukan ikhtiar politik.
Meskipun berdasarkan surat keputusan Gubernur Banten ia masih menjadi ketua Dewan, ia akan segera mengembalikan fasilitas yang diterimanya. Ia juga mengurungkan niatnya untuk melanjutkan ke pengadilan meskipun keluarga besarnya menghendaki.
Disinggung akan beralih ke partai mana, Subadri mengaku akan berbuat yang terbaik untuk partai-partai yang mengusungnya.
Sementara itu, Namin yang akan menggantikan Subadri mengucapkan terima kasih kepada pimpinan Partai Golkar yang sudah memercayai dan mengamanatkan jabatan ketua Dewan kepadanya. “Karena Pak Subadri yang memiliki rencana menjadi bakal calon walikota,” ujarnya.
Kata dia, sah-sah saja apabila pihak Subadri melakukan gugatan. Namun, ia meyakini Subadri tidak akan melakukan itu. Apalagi, saat mencalonkan diri sebagai anggota legislatif, ada pakta integritas antara kader dan pimpinan partai. Salah satunya adalah bersedia ditempatkan di alat kelengkapan mana pun. “Pimpinan Dewan juga menjadi salah satu alat kelengkapan,” tutur Namin. (Rostinah/RBG)
