SERANG – Pemkab Serang dikabarkan menemui Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) RI Siti Nurbaya di Hotel Santika Jakarta, Jumat (10/11). Pertemuan itu membahas persoalan sengketa lahan di Pulau Sangiang, Desa Cikoneng, Kecamatan Anyar. Hasilnya, Siti Nurbaya menyatakan siap turun tangan menyelesaikan persoalan yang dihadapi masyarakat Pulau Sangiang dengan manajemen PT Pondok Kalimaya Putih (PKP).
Pemkab menemui Siti Nurbaya didampingi Dirjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (PSKL) Bambang Supriyanto. Pejabat Pemkab Serang yang hadir, yakni Wakil Bupati Pandji Tirtayasa, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Sri Budi Prihasto, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Serang Gembong R Sumedi, Camat Anyar Khairil Anwar, dan Kades Cikoneng Nur Wahdini. Hadir pula anggota DPR RI Fraksi PKS Jazuli Juwaini dan Mantan Menteri Kehutanan Sarwono Kusuma Atmaja yang saat ini menjadi pegiat lingkungan hidup.
Wakil Bupati Pandji Tirtayasa mengatakan, kedatangannya menemui Menteri LHK Siti Nurbaya untuk memohon pihak kementerian dapat menyediakan lahan untuk relokasi masyarakat Pulau Sangiang. Selama ini, kata Pandji, masyarakat dianggap menempati tanah hak guna bangunan (HGB) milik PT PKP. “Kalaupun iya mereka menempati lahan HGB, mohon untuk bisa direlokasi di pulau yang sama yang tidak dalam HGB-nya PT PKP,” pintanya, Jumat (10/11).
Ketua Organisasi Amatir Radio (Orari) Banten itu menambahkan, pihaknya juga sudah meminta Siti Nurbaya agar menyediakan lahan sekira 50 hektare untuk 38 kepala keluarga di Pulau Sangiang. “Penyediaan lahan itu supaya mereka bisa tetap bertani, bisa menghidupi keluarganya, dan bisa menyuplai hasil pertaniannya ke daratan di Kabupaten Serang. Dulu hasil sayur-mayur di Kabupaten Serang banyak disuplai dari Pulau Sangiang,” terangnya.
Mengenai tiga warga Pulau Sangiang yang dilaporkan perusahaan dan dijadikan tersangka oleh pihak kepolisian, menurut Pandji, hal itu menjadi domain penegak hukum. Namun, kata Pandji, saat ini tim Advokasi Gakum Kementerian LHK akan mempelajari kasusnya. “Kalau saya (Pemkab-red), tidak masuk dalam wilayah itu,” tukasnya.
Sementara itu, Siti Nurbaya berdasarkan informasi dari Pandji, berjanji untuk segera menyelesaikan persoalan masyarakat Pulau Sangiang agar mendapatkan haknya. “Prinsipnya, kepentingan masyarakat harus paling utama. Sebagaimana amanat Bapak Presiden,” ujar Siti melalui rilis yang disampaikan Bagian Komunikasi Informatika (Kominfo) Setda Kabupaten Serang.
Siti Nurbaya juga berjanji, segera merelokasi permukiman warga Pulau Sangiang jika diperlukan. KLHK sudah mempunyai program-program perhutanan sosial. “Bahkan, dalam pertemuan ini, saya ajak langsung Pak Dirjen (menyebut Dirjen PSKL Bambang Supriyanto-red) agar langsung memahami persoalan dan bisa secepatnya terselesaikan,” tegasnya.
Terkait persoalan warga yang dijadikan tersangka karena dituding melakukan penyerobotan lahan, Siti Nurbaya mengaku, akan melakukan pembahasan terlebih dahulu di internal kementerian. “Akan kita advokasi (soal warga yang dijadikan tersangka-red). Secepatnya dengan Pak Dirjen akan kita rapatkan,” tandasnya.
Terkait itu, Kepala Desa Cikoneng, Kecamatan Anyar Nur Wahdini menyatakan, pada dasarnya Pulau Sangiang merupakan tanah ulayat. Pada 1991, lahan sudah dibebaskan oleh PT PKP seluas 252 hektare. “Tentu sisanya keinginan masyarakat kembali ke masyarakat. Sisi lain, diklaim oleh Kementerian Kehutanan berdasarkan SK Menteri 85. Kajiannya saya tidak tahu seperti apa. Karena ini tanah ulayat, harus dikembalikan kepada rakyat. Di mana dari 768 hektare lahan di Pulau Sangiang, sekitar 500 sekian yang dibebaskan,” terangnya.
Kata Nur Wahdini, masyarakat berharap kasus sengketa di Pulau Sangiang secepatnya bisa ditinjau langsung oleh Kementerian LHK karena kondisi masyarakatnya saat ini memprihatinkan. “Termasuk ada dugaan di pulau ditaruh babi, sudah ribuan, petani sudah tidak bisa bercocok tanam lagi. Ya, kayaknya agar masyarakat tidak betah,” tudingnya. (Rozak/RBG)
