SERANG – Pemkab Serang meninjau bangunan milik PT Pondok Kalimaya Putih (PKP) di Pulau Sangiang, Desa Cikoneng, Kecamatan Anyar, Rabu (27/9). Pemkab juga melalui Dinas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sudah memberikan surat imbauan kepada PT PKP agar perusahaan segera membayar tunggakan pajak sebesar Rp5,6 miliar. Jika tidak, Pemkab bakal menyegel bangunan perusahaan.
Rabu (27/9), Dinas Satpol PP meninjau lokasi perusahaan bersama Dinas Perhubungan (Dishub), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP), Badan Pengelolaan Pajak Daerah (BPPD), Kapolsek Anyar AKP Dedi Rudiman, Camat Anyar Khairil Anwar, dan Kepala Desa Cikoneng Nurwahdini. Kedatangan tim gabungan ke PT PKP hanya disambut penjaga dan sopir yang menggunakan mobil wisata milik perusahaan. Penjaga dan sopir perusahaan menyangkal pihak manajemennya berada di lokasi.
Kepala Dinas Satpol PP Kabupaten Serang Hulaeli Asyikin menjelaskan, kunjungannya ke PT PKP bermaksud untuk melakukan survei lokasi. Sebelumnya Dinas Satpol PP sudah mendapat surat permohonan penindakan dari Badan Pengelolaan Pajak Daerah (BPPD) Kabupaten Serang soal adanya tunggakan pajak oleh PT PKP.
Di Pulau Sangiang, diungkapkan Hulaeli, sudah berdiri sejumlah bangunan vila mewah milik PT PKP. Namun, tim gabungan tidak dapat menemui pihak manajemen perusahaan. Padahal, pihaknya sudah berkomunikasi dengan manajemen perusahaan melalui sambungan telepon seluler perihal rencana kedatangan ke Pulau Sangiang bersama beberapa instansi lain. Bahkan, menyampaikan maksud dan tujuan kedatangan Pemkab. “Tapi, kita hanya ditemui penjaga vilanya saja,” keluhnya.
Lantaran itu, Hulaeli berjanji untuk menindaklanjuti persoalan dengan mendatangi kantor pusat PT PKP di Jakarta membahas tunggakan pajak yang harus segera dilunasi. “Perusahaan ini memang susah ditemui. Tapi, kita yakin bisa menyelesaikan persoalan ini,” tegasnya.
Senada diungkapkan Kabid Ketenteraman dan Ketertiban Umum Dinas Satpol PP Kabupaten Serang Hanafi. Pihaknya juga sudah memberikan surat imbauan kepada PT PKP agar segera menunaikan kewajibannya membayar pajak. “Surat imbauan berlaku tujuh hari,” ujarnya.
Jika surat imbauan tidak digubris, lanjutnya, Dinas Satpol PP akan melayangkan surat perjanjian agar perusahaan segera melunasi pajak. Surat perjanjian berlaku hingga 15 hari ke depan. “Ketika surat perjanjian juga tidak digubris, kita akan lakukan dulu tiga kali teguran. Teguran pertama berlaku tujuh hari, teguran kedua tiga hari, dan teguran ketiga, tiga hari. Kalau teguran tetap tidak diindahkan, kami terpaksa akan menyegel perusahaan,” tegasnya.
Penyegelan, kata Hanafi, sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP. “Kalau kita hitung, penyegelan jatuh tanggal 26 November. Itu pun kalau perusahaan tetap tidak menggubris teguran-teguran kami,” tutupnya. (Rozak/RBG)
