SERANG – Praktik percaloan untuk masuk menjadi tenaga kerja pada beberapa perusahaan atau pabrik di Banten masih marak. Demikian diungkapkan Kepala Seksi Pengupahan dan Jaminan Sosial pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Banten, Karna Wijaya pada acara jaring aspirasi masyarakat tentang isu aktual ketenagakerjaan di Banten, penanggulangan pengangguran, dan sistem pengupahan oleh Komisi V DPRD Banten, Disnakertrans Banten, dan Balai Besar Latihan Kerja Industri (BBLKI) Serang di salah satu yayasan di lingkungan Terminal Pakupatan, Kota Serang, Sabtu (11/11).
Karna mengakui, saat ini praktik percaloan untuk masuk ke beberapa perusahaan atau pabrik di Banten masih marak. Modusnya meminta uang kepada pelamar sebagai jaminan untuk masuk kerja. “Memang (calo ketenagakerjaan-red) fakta, bukan fenomena bahwa ketika ada lowongan kerja oleh oknum tertentu,” ujarnya.
Menurutnya, percaloan kadang sampai pada melakukan penipuan terhadap korban. Padahal, korban sudah membayar dengan jumlah uang tidak sedikit. Namun, tak lama kemudian si korban malah dikeluarkan dari perusahaan tempat bekerja. Namun, kata dia, sampai saat ini memang belum ada laporan dari masyarakat terkait praktik tersebut. “Kami meminta masyarakat tidak segan-segan lapor kepada kami (Disnakertrans Banten-red) apabila menemukannya. Selanjutnya, laporan akan ditindaklanjuti oleh tim pengawas dan kami sudah bekerja sama dengan Polda Banten,” terangnya.
Kata dia, apabila laporan terbukti, calo akan dikenakan sanksi. Kendati demikian, dengan perusahaan yang juga terbukti terlibat, ancaman terberat dapat berupa penutupan. Pihaknya memiliki program sosialisasi itu mengundang masyarakat, terkait arahan tidak melakukan praktik percaloan. Hal tersebut berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan, setiap perusahaan di Banten wajib menginformasikan penerimaan tenaga kerja kepada masyarakat.
Kendati demikian, kata Karna, persoalan ketenagakerjaan tidak hanya calo, tetapi juga saat ini dihadapkan pada tingginya angka pengangguran sebagaimana yang dirilis BPS Banten belum lama ini. Penyebab yang paling dominan antara lain digitalisasi, dan robotisasi, serta minimnya skills masyarakat.
Anggota Komisi V DPRD Provinsi Banten Encop Sofia menilai, maraknya calo ketenagakerjaan didorong oleh sistem pengawasan yang masih lemah. Dalam hal ini pemerintah diwajibkan memperketat pengawasan serta responsif terhadap keluhan masyarakat terkait calo. Menurutnya, praktik calo terjadi karena betapa besar angka pengangguran. “Ini menyebabkan masyarakat mau melakukan apa saja yang penting tidak menganggur, meskipun harus membayar,” katanya.
Ia meminta Disnakertrans dan instansi terkait untuk terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan kepada perusahaan di Banten. Itu dilakukan bertujuan agar masyarakat calon tenaga kerja mendapatkan gambaran terlebih dahulu agar tidak terkena praktik percaloan. (Fauzan D/RBG)
