LEBAK – Didalam euforia perayaan HUT Lebak ke-189 Pemkab Lebak terus menuai kritik dari beberapa aktivis atau mahasiswa yang melakukan unjuk rasa di pusat pemerintahan Kabupaten Lebak, Senin (4/12). Tepat pada perayaan hari jadi Kabupaten Lebak, Sabtu (2/12) Pemkab Lebak di demo Keluarga Mahasiswa Lebak (KUMALA) dengan menyampaikan berbagai aspirasinya.
Pada hari ini, masih dalam kebahagiaan di hari jadi Kabupaten Lebak, Pemkab Lebak lagi-lagi di demo mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Lebak, karena GMNI menilai pemerintah daerah telah gagal dalam pemerataan pembangunan.
“Pembagunan infrastruktur jalan masih jauh dari harapan, salah satunya jalan yang terletak di Desa Cikaratuan dan Desa Cikaret, Kecamatan Cigemblong yang bertahun-tahun belum mengalami sentuhan pembangunan oleh pemerintah Kabupaten Lebak,” ujar korlap aksi Sandi di depan pendopo Kabupaten Lebak, Senin (4/12).
Selain itu, lanjutnya, rusaknya kawasan pantai Sawarna uang disebabkan oleh kegiatan pabrik yang berdiri disekitarnya. Seharusnya itu semua menjadi bahan kajian utama pemerintah daerah.
“Kita meminta pemerintah daerah benar-benar melakukan pemerataan pembangunan agat masyarakat lebak dapat lebih sejahtera dan dapat meninggalkan klaim kota tertinggal,” ujarnya.
Selanjutnya, maksimalkan fungsi pengawasan DPRD Lebak yang selama ini dinilai belum bisa melakukan tugasnya dengan maksimal. Tunjangan yang makin besar, namun tidak sesuai dengan kinerjanya.
“Pemkab Lebak harus benar-benar mengawasi tugas DPRD Lebak, karena masih banyak saudara atau masyarakat Lebak yang memerlukan bantuan dari pemerintah,” tuturnya.
Sementara itu, ketua umum DPC GMNI Lebak Riansyah menambahkan, GMNI mendesak pemerintah agar melakukan pemerataan pembangunan dari desa ke kota, memaksimalkan pembangunan sarana pendidikan di daerah pelosok maksimalkan tugas pengawasan DPRD.
“GMNI dengan tegas menolak dan memilih anggota legislatif dan eksekutif yang tidak produktif,” tegasnya. (Omat/twokhe@gmail.com).
