LEBAK – Kantor Dinas Pertanian dan Perkebunan (Distanbun) Kabupaten Lebak didemo ormas Laskar Merah Putih Indonesia (LMPI) Markas Cabang Lebak, Selasa (6/3). Kedatangan masyarakat tersebut, bukan tanpa sebab. Mereka menanyakan program bantuan sosial kacang kedelai, yang diduga di korupsi dalam proses penyalurannya.

Korlap aksi, Didi Suharyadi mengatakan, bantuan kacang kedelai yang merupakan anggaran dari APBN senilai Rp. 8,8 miliar tahun 2017 banyak kejanggalan. Bantuan tersebut juga baru terealisasi pada tahun 2018.

“Dari hasil investigasi kami, Lebak ini mendapatkan bantuan kacang kedelai pada tahun 2017 dengan jumlah tanam mencapai 6000 hektar, dengan anggaran dari APBN 500 hektar, APBN-P 5,500 hektar. Dan untuk biaya tanam perhektarnya sebesar Rp. 2,560.000 juta. Rp. 1,3 juta dari APBN dan Rp. 1,260.000 dari APBN-P. Sangat fantastis progam bantuan kacang kedelai ini,” ujar Didi dalam orasinya.

Menurutnya, progam bantuan tersebut juga diduga tidak mengikuti aturan CPCL (Calon Petani Calon Lahan), oleh sebab itu banyak petani yang kebingungan untuk menanam kacang kedelai tersebut, karena tidak adanya lahan untuk menanamkan kacang kedelai tersebut.

“Saya kira Pemkab Lebak melalui Dinas Pertanian dan Perkebunan terlalu memaksakan bantuan kacang kedelai tersebut, sehingga program tersebut disia-siakan oleh para oknum yang bermain. Saya minta aparatur hukum di Lebak dapat menuntaskan persoalan penyaluran bantuan kacang kedelai ini, yang diduga banyak di korupsi,” katanya.

Didi menambahkan, bantuan kacang kedelai tersebut juga yaitu untuk ditanam, berdasarkan informasi di lapangan kacang kedelai banyak yang dijual oleh oknum yang tidak bertanggungjawab.

“Selain itu, bantuan kacang kedelai sendiri kualitasnya cukup buruk, mulai dari bibit sampai kacang kedelai tersebut tidak layak tanam,” tuturnya.

“Saya juga mempertanyakan sistem pengawasan terhadap bantuan kacang kedelai yang dinilai tidak tepat sasaran. Saya nilai Distanbun Lebak tidak maksimal dalam melakukan monitoring proses terkait penyaluran bansos kacang kedelai untuk sampai ke tangan kelompok tani,” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Distanbun Kabupaten Lebak Dede Supriatna yang menanggapi pendemo mengatakan, pihaknya sangat berterima kasih atas aspirasi yang telah disampaikan, apalagi aspirasi ini positif bagi Distanbun Lebak untuk memperbaiki program lain kedepannya.

“Untuk bantuan kacang kedelai tersebut sebenarnya merupakan bantuan dari pemerintah provinsi. Artinya bukan sepenuhnya tanggung jawab Distanbun Lebak. Kita mendapat instruksi dari pusat untuk melaksanakan program tersebut, setelah dilakukan, banyak hal diluar perhitungan kami, seperti rendahnya minat petani, permodalan lahan yang masih terbatas serta kelembagaan petani yang harus kita tingkatkan lagi,” katanya.

“Kami juga sudah meminta pihak terkait, khususnya TNI yang telah bekerjasama dengan Distanbun untuk melakukan pengawalan terkait penyaluran bansos kacang kedelai,” jelasnya.

Dede berharap, pendemo atau masyarakat yang hadir saat ini agar menyatukan visi dan misi dalam menyukseskan program di Distanbun ini, khususnya pada program bantuan kacang kedelai.

“Ya, memang perlu komunikasi yang baik dalam menyelesaikan setiap persoalan, khususnya pada program bantuan ini. Sekali lagi saya ucapkan terimakasih atas kritik dan sarannya, ini akan menjadikan pengalaman pada program kedepannya, semoga progam kedepannya bisa lebih meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” terangnya. (Omat/twokhe@gmail.com).