SERANG – Program Banten Terang tahun 2019 diperkirakan berat terealisasi. Kondisi itu disebabkan karena masih ada 132.762 unit rumah tangga yang belum teraliri listrik.
Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Energi dan Ketenagalistrikan pada Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Pemprov Banten Ari James Faraddy pesimistis, dapat merealisasikan program Banten Terang tahun 2019. “Pesimistis bisa terealisasi tahun 2019. Itu tidak akan tercapai,” ujarnya saat dihubungi Radar Banten, Selasa (17/4).
Ari menjelaskan, kendati rasio elektrifikasi (RE) menyatakan persentase rumah tangga yang telah tarakses listrik pada 2017 mencapai 95,64 persen lebih tinggi dari RE nasional yang 93,08 persen. Namun, distribusinya belum merata di semua kabupaten kota. “Ada 4,36 persen atau 132.762 tumah tangga lagi yang belum berlistrik, terbanyak di Kabupaten Lebak sebanyak 43.111 rumah tangga,” katanya.
Menurutnya, ada beberapa kendala yang dihadapi terkait dengan realisasi program tersebut, di antaranya validasi data terpadu, minimnya koordinasi antar pemangku kebijakan mulai dari pemerintah desa, kecamatan, pemkab, dan pemprov. “Kami tidak bisa memberikan bantuan tanpa ditunjang validasi data. Ada warga yang seharusnya masuk kategori tidak mampu. Namun, tidak masuk basis data terpadu sehingga tidak bisa diberikan bantuan,” katanya.
Kendati demikian, kata dia, Banten Terang 2019 bisa dilaksanakan dengan berbagai persyaratan atas persoalan-persoalan tersebut. Misalkan, koordinasi dan kerja bareng dari semua pihak. “Kalau kita paksakan, bisa. Tapi, masyarakatnya bisa tidak, membayar listrik tanpa bantuan?” katanya.
Tahun ini, kata dia, pemprov mengalokasikan bantuan bagi 10.000 KK agar teraliri listrik. Jumlah tersebut, ada 100 KK diperuntukkan bagi masyarakat di Pulau Tunda, Kabupaten Serang. “Kalau lisdes (program listrik masuk desa), jumlah bantuannya 9.900 KK. Ini memang jauh dari total yang dibutuhkan,” katanya.
Mengenai masih banyak warga di sekitar proyek pembangkit listrik seperti di Desa Terate, Kecamatan Kramatwatu, yang belum teraliri listrik, Ari berdalih, pendirian pembangkit listrik di setiap wilayah pasti mengeluarkan CSR. “Kalau pendirian pembangkit listrik, biasanya ada bantuan. Tapi, persoalannya soal validasi data basis terpadu itu. Kalau misalkan masuk, pasti mendapatkan bantuan aliran listrik dari pemerintah,” sambung Ari.
Dalam beberapa kesempatan, Kepala Dinas ESDM Provinsi Banten Eko Palmadi mengatakan, lisdes terus berlanjut. Dalam melakukan pemasangan bantuan lisdes calon penerima harus terdata di basis data terpadu. “Banyak juga dari jumlah tersebut yang tidak masuk data TNP2K (basis data terpadu-red). Pada tahun 2018, Dinas ESDM mengajukan 50 hingga 65 ribu KK penerima lisdes melalui dana alokasi khusus (DAK-red),” katanya.
Sementara, melalui dana APBD Pemprov akan mengucurkan melalui dana bantuan sosial (bansos). Namun, data tersebut harus terdaftar dalam basis data terpadu. “Kita akan verifikasi satu per satu. Di kita tidak ada program jaringan. Jaringan bisa diusulkan oleh kepala desa atau camat kepada PLN, misalkan di daerahnya berapa KK yang belum dialiri listrik dan itu bisa diusulkan,” terangnya. (Fauzan D/RBG)
