SERANG – Pemilu 2019 pada Rabu 17 April menyisakan waktu dua hari lagi. Masyarakat pemilih diminta berpartisipasi dan menjaga pesta demokrasi damai dan bebas politik uang.
Seruan tersebut disampaikan masyarakat koalisi kawal pemilu yang menyatakan deklarasi damai di salah satu kafe di Kota Serang, Senin (15/4). Kelompok tersebut terdiri dari 15 organisasi. Yakni Jaringan Demokrasi Indonesia (JaDI) Banten, KAHMI Banten, Forum Masyarakat Peduli Pemilu (FMPP), ICMI Banten, FORHAT dan IDRI Banten. Kemudian, Badak Banten, Milenia.ID, LBH Apik, FKPT Banten, SAF Foundation, JAPA, IKAPI, Persaudaraan Dosen Republik Indonesia (PDRI) Banten, dan LSPM.
Mereka menyerukan delapan pernyataan damai. Di antaranya, meminta semua pihak khususnya, partai politik, paslon, caleg, tim kampanye ataupun tim pemenangan, pada masa tenang ini tidak melakukan tindakan yang melanggar hukum.
“Partai politik dan paslon peserta pemilu agar mengingatkan caleg dan/atau tim pemenangannya untuk tertib, tidak memaksakan kehendak atau pilihannya pada siapapun, serta tidak melakukan tindakan atau aktivitas yang melanggar hukum pemilu dalam bentuk apapun,” kata Ketua JaDI Banten Syaeful Bahri di sela-sela acara.
Kata dia, para pihak mesti bersinergi untuk mencegah terjadinya praktik politik uang, intimidasi, kekerasan, penyebaran hoaks, ujaran kebencian. “Termasuk tindakan melanggar hukum atau provokatif lainnya yang bisa membuat pemilih terhalangi untuk membuat keputusan secara bebas, jujur, dan adil,” kata inisiator deklarasi ini.
Mantan Komisioner KPU Banten ini mengatakan, pemilih diharapkan bisa memaksimalkan sisa waktu menuju hari pemungutan suara. Pemilih juga diharapkan turut aktif mengawasi lingkungannya untuk mencegah terjadinya pelanggaran pemilu pada masa tenang. “KPU beserta jajarannya diminta untuk memastikan lagi kesiapan teknis penyelenggaraan pemungutan dan penghitungan suara pemilu serentak 2019,” kata Syaeful.
Selain itu, Bawaslu diminta untuk membuka ruang partisipasi masyarakat seluas-luasnya untuk ikut terlibat dalam pengawasan pemilu di masa tenang dan hari pemungutan suara. “Bagi pihak yang menemukan dugaan terjadinya pelanggaran atau kecurangan pemilu, diminta untuk tidak mengambil tindakan sepihak di luar hukum,” cetus Syaeful. (Ken Supriyono)
