PANDEGLANG – Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Kabupaten Pandeglang Olis Solihin meyakinkan, dana sebesar Rp6,9 miliar untuk 23 lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) bisa dicairkan. Dana itu, kata dia, sepenuhnya bisa dipergunakan untuk kepentingan pendidikan.
Olis menerangkan, sasaran PKBM sepenuhnya untuk meningkatkan kualitas pendidikan sebagaimana diatur dalam petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis), yakni untuk wilayah rawan bencana, daerah miskin dan terisolir. “Semua pengelola PKBM harus konsen untuk meningkatkan mutu pendidikan di Kabupaten Pandeglang,” katanya di acara penyerahan Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) bagi pendidikan kesetaraan tahun 2019 di aula Setda Kabupaten Pandeglang, Selasa (6/8)..
Hadir di acara tersebut, Bupati Irna Narulita, Kepala Bidang (Kabid) Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Non Formal (PNF) Dindikbud Kabupaten Pandeglang Hadist Muntaha, dan puluhan perwakilan PKBM.
Menurut Olis, tujuan diberikannya bantuan tersebut sepenuhnya untuk meningkatkan kualitas pendidikan, agar terwujud kesetaraan pendidikan di semua wilayah, khususnya di daerah. “Mereka bisa masuk menjadi peserta didik di PKBM yaitu untuk meningkatkan mutu pendidikan. Makanya, para pengelola harus punya komitmen dan bisa menjembatani masyarakat yang kurang mampu untuk menjadi SDM yang berkualitas,” katanya.
Olis berpesan, agar BOP PKBM dipergunakan sepenuhnya untuk kepentingan pendidikan. Apabila ada yang melanggar, akan diproses sesuai dengan ketentuan dan mekanisme yang berlaku. “Dana ini tidak sedikit, jangan sampai disalahgunakan, ini uang negara harus digunakan sesuai juklak dan juknis. Dan saya tidak mau karena prilaku tidak bertanggungjawab, pengelola harus berurusan dengan penegak hukum,” katanya.
Ditemui usai acara, Kabid Pembinaan PAUD dan PNF Dindikbud Kabupaten Pandeglang Hadist Muntaha mengatakan, anggaran BOP untuk PKBM tahun 2019 sebesar Rp6,9 miliar itu berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) non fisik. Mekanisme pencairan dana itu, lanjutnya, akan dilakukan dua tahap. “Ini akan dibagi dua tahap, tahap pertama akan dicairkan sebanyak Rp2,6 miliar untuk 23 PKBM,” katanya.
Hadist menerangkan, mekanisme pengajuan dana BOP kesetaraan bisa melalui e-proposal yang dilakukan oleh masing-masing lembaga. “Terkait laporan pertanggungjawaban, masing-masing lembaga penerima dana BOP kesetaraan melakukan laporan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI melalui aplikasi yang tersedia secara online,” katanya. (dib/zis)
