JAKARTA – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI mengklaim jika kinerja Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) pada Pemilu 2019, sudah optimal. Namun, kerja sama antar institusi perlu dipererat. Hal ini untuk menyamakan persepsi penanganan tindak pidana dalam Pilkada Serentak 2020 mendatang.
Ketua Bawaslu RI Abhan menerangkan pada Pemilu 2019, terdapat 582 temuan dan laporan pada Pemilu 2019. Sedangkan, 253 di antaranya telah mendapat putusan kekuatan hukum tetap dari proses peradilan. Di sisi lain, hal ini memperlihatkan tren pelanggaran pemilu cukup tinggi.
“Tapi sisi lainnya menunjukkan betapa Gakkumdu serius bekerja keras dalam mengemban tugas yang dipercayakan,” tutur Abhan di Jakarta, Jumat (30/8).
Dia menyadari terdapat berbagai kendala, perbedaan, dan persepsi dalam menangani penindakan pelanggaran pemilu. Sehingga, hal ini perlu diluruskan dan dibenahi bersama dalam evaluasi dengan Kejaksaan dan Kepolisian.
“Keadilan bisa ditegakkan dengan mekanisme hukum pidana pemilu yang baik,” jelasnya.
Kabareskrim Mabes Polri Komjen Pol Idham Azis mengapresiasi seluruh unsur di balik Sentra Gakkumdu. Hal ini, karena Pemilu 2019 telah berjalan dengan aman dan kondusif. Sehingga, kinerja Gakkumdu harus diteruskan dalam tugas dan tanggung jawab baru yaitu Pilkada 2020.
“Mari merapatkan barisan menjalin komunikasi, koordinasi, kerja sama dan kolaborasi serta memperkuat solidaritas antarunsur Gakkumdu agar penyelenggaraan Pilkada 2020 dapat diselenggarakan dengan aman, lancar, demokratis, jujur, dan adil,” terang Idham.
Hal senada dikatakan Plt Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (Jampidum) Ali Mukartono. Dia turut mengapresiasi evaluasi terhadap kinerja Gakkumdu untuk pemilu lebih baik ke depan. Menurutnya, target-target yang ditetapkan sudah terlaksana walaupun prosesnya tidak sempurna. “Pilkada Serentak 2020 sudah berada di depan mata. Mari kita bersama menjadikan pencapaian Pemilu 2019 berikut kendala menjadi pengalaman berharga,” ucap Ali. (FIN)










