SERANG – Pelaksanaan enam proyek fisik yang dibiayai oleh ADD Desa Kadumalati, Kecamatan Sindangsari, Kabupaten Pandeglang, senilai Rp705,886 juta diduga tidak sesuai spesifikasi. Ada selisih sebesar Rp415,372 juta dari ADD tahun 2017 itu.
Hal tersebut diungkapkan oleh ahli konstruksi dari Universitas Mathla’ul Anwar (Unma) Banten Rina Susanti di Pengadilan Tipikor Serang, Selasa (17/9). Rina memberikan keterangannya sebagai ahli untuk terdakwa penjabat sementara (Pjs) Kepala Desa Kadumalati Dadih Ahdiat.
Keenam proyek fisik tersebut di antaranya, jalan beton senilai Rp281,400 juta, pengerasan jalan gorong-gorong senilai Rp186,804 juta, paving block senilai Rp113,083 juta. Lalu, pembangunan tembok penahan tanah (TPT) di lapangan senilai Rp35,895 juta, pembangunan TPT embung mata air senilai Rp52,780, dan pembangunan taman baca senilai Rp35,923 juta.
“Jalan beton realisasi pekerjaan Rp64,356 juta. Ada selisih volume. Selisih kurangnya Rp217,043 juta,” kata Rina di hadapan Ketua Majelis Hakim Hosianna Sidabalok.
Sedangkan, pengerasan jalan gorong-gorong terdapat selisih Rp53,114 juta. Lalu, paving block nilai realisasi hanya Rp37,593 juta. “Terdapat selisih kurang Rp75,489 juta,” kata Rina.
Untuk (TPT) di lapangan, realisasi pekerjaan sebesar Rp16,195 juta. Ada selisih nilai Rp19,699 juta. Lalu, TPT embung mata air terdapat selisih Rp42,372 juta. “Taman baca realisasi pekerjaan Rp28,505 juta, selisih kurangnya Rp7,417 juta. Total semuanya Rp415,167 juta,” kata Rina.
Selisih nilai itu setelah tim yang berjumlah enam orang melalukan audit terhadap konstruksi pekerjaan tersebut. Tim telah mengecek harga barang di toko dan membandingkannya dengan laporan penggunaan dana desa Kadumalati. “Setelah dapat data (harga barang-red) kami periksa volume. Kami membuat kesimpulan terdapat selisih kurang karena ada kekurangan volume spesifikasi teknisnya,” ujar Rina.
Sementara auditor dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Banten Yeli Primayanti mengatakan, kerugian negara mencapai Rp471,407 juta. “Terdapat kerugian negara sebesar Rp471.407.943,” ujar Yeli.
Jumlah tersebut lebih besar dari temuan ahli konstruksi Unma Banten lantaran perhitungan di luar pekerjaan fisik. “Ada kegiatan pemberdayaan, kegiatan pembangunan sudah dilakukan oleh tim ahli (audit-red),” tutur Yeli. (mg05/nda/ira)
