SERANG – Mayoritas pemerintah daerah di Provinsi Banten kekurangan pegawai. Tenaga medis dan guru paling banyak dibutuhkan hampir di delapan pemerintah kabupaten kota di Provinsi Banten.
Di Pemprov Banten, menurut Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Banten Komarudin, pihaknya akan mengusulkan kebutuhan 480 orang pada penerimaan calon aparatur sipil negara (CASN) tahun ini. Itu terdiri dari CASN dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja sama (PPPK). “Sebanyak 70 persen itu PPPK,” ujar Komarudin.
Komarudin mengatakan, pegawai yang paling dibutuhkan, yakni tenaga kesehatan dan tenaga pengajar. Untuk PPPK, selain memprioritaskan tenaga honorer kategori satu dan kategori dua, pihaknya juga akan merekrut tenaga pendidik. “Tapi, nanti sesuai formasi. Belum resmi soalnya,” ujar mantan pj bupati Tangerang itu.
Namun, ia belum dapat memastikan kapan penerimaan CASN dan PPPK itu akan dibuka. Berdasarkan informasi yang ia terima, penerimaan itu baru akan dibuka setelah adanya kabinet yang baru. “Kalau dibuka sekarang sebelum ada kabinet yang baru khawatir ada yang berubah atau digabung,” tuturnya.
Meskipun begitu, tambahnya, pola seleksi CASN akan sama, yakni menggunakan computer assisted test (CAT). Sedangkan jadwalnya belum ada kepastian. Sementara lokasi seleksi biasanya diadakan di aula Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Banten di Kabupaten Pandeglang. “Biasanya kami di daerah menyiapkan perangkat, aplikasi, dan software-nya dari BKN (Badan Kepegawaian Nasional-red),” terang Komarudin.
Kondisi serupa terjadi di ibukota Provinsi Banten. Pemkot Serang saat ini memerlukan pegawai sekira 6.700 orang. Sedangkan kondisi eksisting ASN saatnya ini hanya sekira 4.600 orang. “Guru, tenaga kesehatan, dan tenaga fungsional di kelurahan masih kurang dan juga beberapa di OPD masih kurang,” kata Kepala BPKSDM Kota Serang Ritadi B Muhsinun.
Menurut Ritadi, pada perekrutan ini kuota diprioritaskan untuk honorer PPPK. “Dari pusat itu untuk daerah dalam pengisian untuk formasinya PPPK 70 persen dan untuk CPNS-nya 30 persen,” kata Ritadi.
Pengusulan kebutuhan ASN mengacu skala prioritas pun dilakukan Pemkab Serang. Formasi yang dibutuhkan paling banyak untuk tenaga pendidikan dan tenaga kesehatan. “Tenaga pendidikan 88, tenaga kesehatan 55, dan tenaga teknis lainnya 117, jumlahnya 260,” kata Kepala Bidang Administrasi Kepegawaian pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Serang Mujiyati Erianis.
Sebelumnya, kata Eris, pihaknya mengajukan 703 formasi CPNS kepada Kementerian PAN-RB. Terdiri atas 2.015 tenaga pendidikan, 196 tenaga kesehatan, dan 292 tenaga teknis lainnya. “Tapi, diminta revisi untuk skala prioritas karena informasi dari Kementerian PAN-RB kemungkinan tidak lebih dari 200 formasi,” ujarnya.
Usulan kebutuhan pegawai juga sudah jauh-jauh hari dilakukan Pemkot Cilegon ke pemerintah pusat. Pemkot Cilegon telah mengajukan 300 kuota calon ASN kepada Kementerian PAN-RB.
Kepala Bidang Pengadaan Pemberhentian Pembinaan dan Kesejahteraan Administrasi Umum pada Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Cilegon Budhi Mustika menjelaskan, pihaknya telah mengusulkan kuota calon ASN sejak Agustus lalu. Kebanyakan dari kuota tersebut masih untuk guru dan tenaga medis. “Ada sekira 300 kuota yang diajukan pada pemerintah pusat. Sampai sekarang belum ada arahan selanjutnya seperti apa, kita pun masih menunggu informasi dari Menpan RB,” ujar Budhi.
Pemkab Lebak melalui Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) mengusulkan 404 kuota calon CASN kepada pemerintah pusat. Formasi guru mendominasi usulan untuk CASN 2019, yakni kurang lebih sebanyak 155 orang. Dengan rincian 117 orang pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K) dan 38 orang untuk formasi calon ASN.
Kepala Bidang Pembinaan dan Data Informasi BKPP Lebak Fuad Lutfi mengatakan, formasi tenaga kesehatan sebanyak 57 orang. Rinciannya, 42 orang untuk formasi calon ASN, sedangkan 15 orang PPPK. Selanjutnya, formasi tenaga teknis untuk CPNS sebanyak 42 orang dan untuk formasi PPPK sebanyak 150 orang.
Di Kabupaten Pandeglang, meski jumlah ASN sudah mencapai sekira 11 ribu, tetap saja kekurangan pegawai. Angkanya, sekira 1.000 orang. “Kebutuhan pegawai kisaran 1.000. Terdiri dari guru medis dan teknik sipil. Guru kurang karena kebanyakan honor, tenaga kesehatan pun kurang,” kata Kepala BKD Pandeglang Ali Fahmi Sumanta.
Di Pemkot Tangerang dan Pemkab Tangerang, secara bersamaan mengajukan kuota untuk kebutuhan ASN dan usulan pengangkatan PPPK.
Di Pemkot Tangerang, kuota calon ASN diajukan sebanyak 130 sedangkan kuota PPPK diajukan 800, kuota tersebut untuk mengisi tenaga kesehatan, tenaga pengajar, dan tenaga teknis lainnya. “Kami ajukan PPPK tahun ini karena tahun lalu Kota Tangerang tidak melakukan perekrutan. Untuk kuota yang diberikan dari pusat sampai sejauh ini belum ada kepastian,” ungkap Kepala BKPSDM Kota Tangerang Akhmad Lutfi.
“Jumlah ASN di Kota Tangerang berdasarkan data saat ini hanya 8.170 orang, jumlah itu sudah dikurangi ASN yang pensiun sebanyak 295 orang,” ujarnya.
Sementara itu, Pemkab Tangerang mengajukan 500 kuota dalam seleksi calon ASN di 2019 ini. Jumlah tersebut terbagi 150 kuota untuk pelamar umum dan 350 kuota untuk PPPK. “Di Kabupaten Tangerang saat ini diperkirakan jumlah ASN ada 11.209. Sementara hasil dari teman-teman OPD banyak yang mengususlkan. Artinya, 150 yang diusulkan itu berdasarkan hitung-hitungan di BKPSDM. Kita ambil yang terbesar di PPPK 350,” kata Plt Kepala BKPSDM Kabupaten Tangerang Yani Sutisna. (nna-ken-jek-bam-dib-tur-one-mg04/air/ira)
