SERANG – Pendataan daftar pemilih di setiap momen pilkada merupakan salah satu tahapan yang paling krusial. Dari pilkada ke pilkada, selalu ada masalah dalam pendataan pemilih yang tak kunjung beres. Mulai dari pemilih ganda, pemilih yang tidak terdaftar, pencocokan dan penelitian (coklit) yang tidak optimal, dan petugas coklit menggunakan oknum lain atau ‘joki’ yang tidak terdaftar dalam keputusan KPU.

Masalah lain yang juga kerap muncul adalah sistem yang dimiliki KPU yaitu sistem data pemilih (sidalih) yang sering mengalami error. Kondisi itu berdampak pada hasil pemutakhiran daftar pemilih yang tidak akurat.

Berdasarkan pengalaman pada beberapa pilkada sebelumnya, panitia pemutakhiran data pemilih (PPDP) sudah melakukan coklit dengan cara langsung mendatangi warga, dan pemilih yang tidak memenuhi persyaratan dicoret. Namun, data itu muncul lagi pada saat penetapan data pemilih sementara (DPS) yang harus kembali diperbaiki.

Komisioner Bawaslu Kabupaten Serang Abdurrohman mengutarakan, pendataan pemilih masih menyisakan masalah karena PPDP kurang optimal menjalankan tugasnya dalam proses coklit. Ia menyebutkan, banyak petugas coklit DPT yang melakukan ‘joki’ memanfaatkan ketua RT/RW di wilayahnya. Hal itu yang membuat pendataan pemilih menyisakan masalah.

Ia  pernah menemukan ada 15.811 pemilih ganda pada proses pemutakhiran data di pemilu lalu. “Ada juga pemilih yang memenuhi syarat tidak masuk dalam daftar pemilih pada proses pemutakhiran data pemilih,” ungkap pria yang akrab disapa Oman itu kepada Radar Banten,kemarin.

Tak hanya itu, lanjutnya, pihaknya juga menemukan sidalih sering mengalami error system. “Ketika di-upload ke sidalih, kembali ditemukan pemilih ganda, tidak memenuhi syarat, dan invalid,” terangnya. 

Ia berharap, KPU Kabupaten Serang lebih mencermati lagi pendataan pemilih untuk Pilkada Kabupaten Serang 2020 sehingga pendataan pemilih tidak menjadi persoalan serius.

Sementara Ketua KPU Kabupaten Serang Abidin Nasyar menampik bahwa daftar pemilih  di Kabupaten Serang bermasalah. Kendati demikian, Abidin tidak menyangkal bahwa proses pendataan belum sempurna. “Kalau bermasalah kami tidak membenarkan. Tapi kalau belum sempurna, kami akui, tidak ada yang sempurna,” kelitnya.

Lantaran itu, pihaknya terus melakukan beberapa upaya untuk menyempurnakan daftar pemilih di Kabupaten Serang. Salah satunya, mengecek berkelanjutan pada proses pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. “Kalau disebutkan ada joki pada proses coklit saya sampaikan banyak dari pantarlih (panitia pemuktakhiran pemilih-red) itu dari RT RW. Jadi, mereka bukan joki, tapi pantarlih,” jelasnya.

Di Kota Cilegon, KPU Kota Cilegon baru akan memulai proses pemutakhiran data pemilih pada Februari mendatang. Ketua KPU Kota Cilegon Irfan Alfi menjelaskan, sesuai dengan agenda tahapan Pilkada Kota Cilegon, penetapan daftar pemilih tetap (DPT) akan dilakukan Juli mendatang.

Sebelum DPT ditetapkan, pihaknya  akan melakukan serangkaian proses pemutakhiran data pemilih. Proses itu akan dimulai pada Februari mendatang. Pemutakhiran data dimulai dengan sinkronisasi antara daftar penduduk pemilih potensial pemilu (DP4) dengan DPT saat Pemilu 2019. Pada Pemilu lalu DPT di Kota Cilegon tercatat sebanyak 290.571 pemilih.

Selanjutnya, usai sinkronisasi, KPU melakukan proses coklit data pemilih. Kemudian, sebelum menetapkan daftar pemilih sementara (DPS), KPU terlebih dahulu melakukan pemutakhiran data hasil coklit. Setelah menetapkan DPS, KPU membuka tahapan tanggapan masyarakat. Barulah setelah rangkaian itu KPU menetapkan DPT untuk Pilkada Kota Cilegon tahun 2020 mendatang. “DPT menjadi salah satu instrumen penting, prosesnya harus dilaksanakan secara hati-hati dan akuntabel, karena untuk menjamin hak pilih warga negara, dalam hal ini warga Cilegon,” papar Irfan.

Ada sejumlah hal yang diantisipasi KPU dalam proses pemutakhiran data pemilih. Misalnya, pemilih ganda dan ketidakvalidan data kependudukan. Permasalahan-permasalahan tersebut yang kerap ditemukan pada setiap penyelenggaraan pemilu. Melalui serangkaian proses pemutakhiran data pemilih, KPU akan berupaya memastikan seluruh masyarakat yang telah memiliki hak suara telah masuk dalam DPT.

Sementara di Tangsel, Komisioner KPU Tangsel Ajat Sudrajat mengatakan, pada pemilu lalu, DPT Tangsel ada 948.571 jiwa, terdiri pemilih laki-laki 469.764 dan perempuan 478.807.  Ia mengatakan, saat itu, kasus yang muncul adalah  daftar pemilih ganda, warga negara asing (WNA) yang terdaftar karena memiliki KTP. ”Namun, kejadian-kejadian tersebut sudah kami selesaikan,” ujarnya.

Terkait pemilih untuk pilkada Tangsel 2020, ia mengatakan, akan melakukan coklit pada April-Mei 2020.  Ia menambahkan bahwa DPT Pilkada 2020 kemungkinan besar akan bertambah. 

Dihubungi terpisah, Ketua KPU Kabupaten Pandeglang Ahmad Suja’i mengatakan, masih menunggu data dari KPU RI. “Kita sifatnya nunggu dari KPU RI, basis data dari DP4 (daftar penduduk pemilih potensial-red) yang diberikan Kemendagri,” kata Suja’i, kemarin.

Kata dia, penetapan DPT berbasis DP4 dari KPU RI yang dikomparasikan  dengan data DPT pemilu sebelumnya sebanyak 930.761 pemilih. Data itu akan dikonversikan oleh PPDP ke sidalih. “Yang pasti data DPT ini dari DP4 hasil kompersi dengan DPT pemilu terakhir,” katanya.

Soal  anggaran untuk pemutakhiran data pemilih, Suja’i belum bisa menjelaskan secara terperinci. “Enggak hafal itu harus liat datanya,” katanya.

KPU juga akan melakukan koordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk mencocokkan data kependudukan. “Kita akan melakukan sinkronisasi data dengan Disdukcapil, karena khawatir ada warga yang belum memiliki KTP saat pelaporan data penduduk, tetapi saat DP4  namanya tidak ada, padahal sudah wajib memilih. Maka itu perlu sinkronisasi dengan Disdukcapil,” katanya. (jek-bam-you-her/alt/ags)