SERANG – Kabupaten kota di Banten sudah menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Dalam PSBB ini, gerak dan kegiatan warga dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi Covid-19 dibatasi.
Pembatasan aktivitas warga itu untuk meminimalisasi penyebaran virus. Namun, banyak warga yang belum mengindahkan PSBB dengan melanggar protokol kesehatan yang sudah ditetapkan.
Terkait itu, Kabid Humas Polda Banten Komisaris Besar Polisi (Kombes Pol) Edy Sumardi Priadinata mengatakan, sanksi pidana terhadap pelanggar protokol kesehatan belum dapat diterapkan di wilayah hukum Polda Banten. Alasannya, berdasarkan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 25 tahun 2020 yang menjadi pedoman sanksi pidana tidak diterapkan. “Mengacu pada Pergub tersebut hanya pertama teguran simpatik, kedua sanksi sosial seperti bersih-bersih atau yang lainnya dan terakhir itu berupa denda,” kata Edy.
Penegakan sanksi denda, lanjut Edy, diserahkan kepada penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) dalam hal ini Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). “Nanti tergantung dari penyidik PNS yang melihat pelanggarannya seperti apa,” kata pria berdarah Minang ini.
Edy mengatakan sanksi pidana dapat diterapkan apabila terdapat masyarakat yang melakukan perlawanan terhadap aparat di lapangan. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 212 KUH Pidana. Ancaman dalam pasal itu berupa pidana penjara selama satu tahun dan empat bulan. “Kami mengharapkan tidak terjadi seperti itu (perlawanan terhadap aparat-red), kami harap semua patuh terhadap prokol kesehatan ini,” kata Edy.
Edy mengatakan, Polda Banten dan jajaran dalam rangka mendisiplinkan masyarakat melaksanakan operasi yustisi. Adapun tempat yang menjadi sasaran adalah tempat keramaian. “Sekarang ini sudah masuk operasi yustisi, kita sudah berikan tindakan kalau ada pelanggaran di lapangan,” tutur Edy.
Hal senada disampaikan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) yang menyebut penggunaan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tidak akan efektif untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan PSBB.
Komisioner Komnas HAM Choirul Anam mengatakan penggunaan KUHP justru akan membuat aparat penegak hukum kewalahan dalam melaksanakan tugasnya. “Enggak akan efektif, yang repot polisi dan juga penegak hukum, dan memang di level pemda itu memang enggak bisa, yang ngomong [KUHP] ya penegak hukum,” kata Anam.
Menurut dia, penggunaan KUHP ini justru akan menambah pekerjaan yang tidak perlu bagi aparat penegak hukum, di tengah pandemi Covid-19. Dia justru menyarankan agar pelanggar PSBB mendapatkan sanksi denda atau sanksi sosial. Hal ini akan lebih efektif dibandingkan dengan pemidanaan.
Misalnya, pelanggar PSBB dihukum dengan melakukan kerja sosial, seperti menyemprot disinfektan di lingkungannya, atau bahkan ikut membantu penguburan jenazah korban meninggal terinfeksi virus corona. Menurut dia, hal itu bakal membuat efek jera sekaligus kesadaran bagi pelanggar.
Hal berbeda disampaikan Menkopolhukam Mahfud MD menyebut aparat penegak hukum dapat memberlakukan tindakan pidana kepada pelanggar aturan PSBB. Kata dia, dalam kitab hukum pidana disebutkan seseorang yang melawan keputusan pemerintah dalam melaksanakan tugasnya bisa dipidana itu seperti dalam Pasal 214 dan Pasal 216 KUHP. “Misalkan gini ada kerumunan dan polisi meminta bubar tapi Anda memaksa (tidak mau bubar), polisi di situ bisa menangkap karena melawan,” jelas Mahfud di Jakarta, Sabtu (25/4).
Namun demikian, pemerintah sampai saat ini tidak ingin memberlakukan hal tersebut. Menurut Mahfud hal itu terlalu keras dan hendaknya dapat dilakukan lebih humanis dan saling pengertian terhadap masyarakat. “Kita tidak perlu terlalu keras dan kita mohon pengertian,” jelas dia. (mg05/alt)
