SERANG – Usulan Pemprov Banten untuk pengadaan pulsa bagi 230 ribu siswa SMA/SMK Negeri selama enam bulan sebesar Rp13,8 miliar, tidak disetujui pemerintah pusat. Kementerian Keuangan (Keuangan) menilai pengadaan pulsa tidak bisa dianggarkan melalui dana pinjaman daerah ke pusat, lantaran tidak sesuai dengan skema pemulihan ekonomi daerah (PED).
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Banten, Rina Dewiyanti membenarkan usulan penyediaan pulsa tidak disetujui oleh pemerintah pusat lantaran dinilai tidak memenuhi syarat skema pemulihan ekonomi nasional (PEN).
“Awalnya memang Pemprov Banten ingin membantu para siswa SMA/SMK dalam rangka proses belajar mengajar secara online. Tapi ternyata program ini tidak memenuhi syarat untuk dibiayai dari dana pinjaman daerah,” kata Rina kepada wartawan usai rapat dengan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Banten, Selasa (15/9).
Menindaklanjuti keputusan pemerintah pusat, lanjut Rina, secara otomatis Pemprov tidak akan menganggarkan dana pinjaman daerah untuk penyediaan pulsa. “Usulan kita sebesar Rp13,8 miliar untuk pulsa siswa yang dialokasikan di Dindikbud. Anggaran itu masuk dalam program pinjaman daerah tahap I sebesar Rp856,2 miliar,” ungkapnya.
Disinggung terkait anggaran Rp13,8 miliar yang batal untuk pengadaan pulsa, Rina mengaku pihaknya menunggu arahan pusat, lantaran pemprov tidak bisa mengalihkan anggaran tersebut. “Yang pasti tidak akan ada anggaran untuk pulsa siswa salam APBD Perubahan 2020,” pungkasnya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Banten, M Nawa Said Dimiyati meminta Pemprov Banten untuk lebih teliti dalam mengusulkan program dan kegiatan yang dibiayai dari dana pinjaman daerah untuk tahap II sebesar Rp4,1 triliun.
“Usulan pinjaman daerah tahap II harus lebih teliti lagi, jangan sampai ada program yang tidak sesuai dengan skema pemulihan ekonomi daerah. DPRD Banten kan masih membahas RAPBD 2021 dengan pemprov, jadi masih ada waktu,” ujarnya.
Dijelaskan Nawa, program-program dalam kaitan pinjaman dana untuk program pemulihan ekonomi daerah dan ekonomi nasional lebih bersifat mandatori. “Ya kalau gak disetujui pusat, daerah jangan memaksakan. Kan namanya juga dana pinjaman daerah ada persyaratannya,” jelasnya.
Ketua Komisi V DPRD Banten M Nizar menambahkan, APBD Perubahan Banten 2020 sebesar Rp10,7 triliun telah ditetapkan DPRD pada Agustus lalu. Dimana Pemprov Banten mendapatkan tambahan dana sebesar Rp856,2 miliar dari pemerintah pusat melalui skema pinjaman daerah tahap pertama.
“Dari pinjaman daerah itu, Dindikbud mendapatkan tambahan anggaran Rp80 miliar, salah satu program yang dibiayai dari pinjaman daerah itu ternyata diusulkan penyediaan pulsa siswa SMA/SMK/SKh dengan anggaran Rp13,8 miliar yang akhirnya tidak disetujui pusat,” katanya.
Secara prinsip, lanjut Nizar, pihaknya tidak keberatan bila pinjaman daerah itu sebagiannya dialokasikan untuk membantu siswa SMA/SMK/Skh membeli kuota internet, selama proses pembelajaran online akibat pandemi Covid-19. “Kami awalnya setuju program tersebut, meskipun hanya untuk siswa SMA/SMK Negeri,” tuturnya.
Sebelumnya, Sekda Banten Al Muktabar membenarkan bila pinjaman daerah sebesar Rp856,2 miliar yang akan ditarik pada APBD perubahan 2020 diperuntukan bagi program dan kegiatan di enam organisasi perangkat daerah (OPD) yang mendorong tercapainya target RPJMD Provinsi Banten 2017-2022.
Enam OPD itu adalah Dindikbud, Dinkes, DPUPR, DPRKP, Dinas Ketahanan Pangan dan Dinas Pertanian. “Pinjaman daerah dengan skema pemulihan ekonomi daerah diprioritaskan untuk bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan ketahanan pangan sesuai arahan pemerintah pusat,” katanya.
Terkait anggaran yang dialokasikan untuk Dindikbud Banten, Al Muktabar tidak membantah bila pinjaman daerah itu ada yang dianggarkan untuk program penyelenggaraan pendidikan menengah dan khusus.
“Tapi ternyata usulan program itu tidak disetujui pusat, kami patuh pada keputusan pusat,” jelasnya. (den/nda)
