RADARBANTEN.CO.ID – AKTIVIS Pandeglang mulai mengendus adanya monopoli proyek pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur serta keterlibatan anggota DPRD Pandeglang. Persoalan itu pun telah diadukan langsung ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
Aktivis yang melaporkan persoalan itu yakni Dewan Pengurus Cabang (DPC) Angkatan Muda Indonesia Raya (Amira) Pandeglang. Mereka melaporkan dugaan monopoli proyek pembangunan tahun 2023 yang melibatkan anggota DPRD Pandeglang kepada aparat penagak hukum (APH).
Laporan itu disampaikan sebagai upaya mengatasi persoalan monopoli proyek yang sudah terjadi setiap tahun oleh anggota DPRD Pandeglang dan oknum pegawai di lingkungan Pemkab Pandeglang.
Ketua DPC Amira Pandeglang Iik Rohikmat mengatakan, laporan tersebut disampaikan pada Senin, 14 Februari kemarin, serta ke KPK RI pada Selasa Februari kemarin. Dalam laporan itu disampaikan dugaan monopoli proyek pembangunan infrastruktur di Kabupaten Pandeglang tahun anggaran 2023.
Monopoli itu dilakukan di Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) Sekretariat Daerah (Setda) Pemkab Pandeglang. Aduan yang disampaikan itu berdasarkan kajian yang dilakukan oleh pihaknya dan berdasarkan bukti-bukti yang ada.
“Berdasarkan hasil kajian dan advokasi para pengurus, kami memberikan kesimpulan bahwa lelang yang dilakukan pihak UKPBJ sangat tidak rasional. Seharusnya, dalam sistem gugur yang semestinya dilakukan pemenang lelang memilih perusahaan yang penawar terendah dengan pertimbangan rasionalisasi harga penawaran yang tertuang dalam Harga Perkiraan Sementara (HPS),” katanya.












