TANGERANG, RADARBANTEN.CO.ID-Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kabupaten Tangerang mencatat sejumlah masalah yang terjadi saat ini di Kabupaten Tangerang.
Catatan Fraksi PKS ini disampaikan saat Paripurna Persetujuan Bersama DPRD dan Bupati terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun 2022, Senin (10/7).
Pertama, masalah serapan anggaran yang masih meninggalkan sisa lebih pembiayaan anggaran (Silpa) yang signifikan pada Tahun Anggaran 2022.
Ketua Fraksi PKS DPRD Kabupaten Tangerang Ahmad Syahril mengatakan, fraksinya meminta kepada seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di Pemkab Tangerang meminimalisir Silpa tersebut melalui kinerja yang baik, serta antisipasi terhadap prosedur teknis pekerjaan di setiap OPD. “Semoga pada tahun ini, tidak terjadi lagi Silpa yang signifikan,” ujarnya, Rabu 12 Juli 2023.
Kedua, terkait hasil audit yang kredibel dan perolehan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke-15 pada tahun 2023. Ahmad Syahril menekankan perlunya bukti nyata melalui penyajian data yang logis dan transparan dalam buku laporan APBD 2022, sehingga masyarakat dapat memperoleh informasi yang jelas mengenai penggunaan anggaran.
Ketiga, pelayanan publik dan birokrasi versi netizen yang dinilai masih buruk. Perlu peningkatan sikap responsibilitas, komunikasi publik, dan pelayanan, terutama dalam administrasi kependudukan dan pelayanan kesehatan. “Termasuk isu pemerataan pembangunan versus ketimpangan pembangunan, juga menjadi perhatian kami,”imbuhnya .
Keempat, terkait program-program unggulan dari Bupati Tangerang agar pembangunan dapat merata di seluruh wilayah Kabupaten Tangerang.”Kami juga prihatin terhadap tingginya angka pengangguran dan kemiskinan, serta munculnya isu stunting di Kabupaten Tangerang,”ucap Syahril.
Kelima, masalah inventarisasi aset daerah yang belum tuntas. Hal ini dianggap dapat mengganggu modal aset daerah, sehingga perlu diambil langkah serius. Dan diharapkan segera mengamankan serta mengadvokasi aset-aset daerah yang dimiliki.
Keenam, pentingnya peningkatan kinerja pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) agar tidak menjadi isu dan beban kinerja setiap tahun.
Terakhir, monitoring dan evaluasi terhadap kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) kurang maksimal. Hal ini terlihat dari laporan keuangan yang tidak memberikan dividen yang signifikan kepada pemerintah daerah, padahal pemerintah adalah pemilik saham terbesar.
“Kami juga menekankan perlunya peningkatan pengawasan terhadap kinerja BUMD untuk memastikan keberlanjutan dan manfaat yang optimal bagi pemerintah daerah,” katanya.
Reporter: Mulyadi
Editor : Merwanda
