SERANG, RADARBANTEN.CO.ID– Dinamika kepengurusan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Provinsi Banten masih menjadi perhatian publik.
Meski Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PPP telah menetapkan kepengurusan baru pasca Muktamar X, polemik terkait kepemimpinan partai di tingkat wilayah hingga kini belum sepenuhnya berakhir.
Di tengah polemik yang masih berlangsung, proses konsolidasi partai di Banten terus berjalan. Di bawah kepemimpinan Neng Siti Julaiha, DPW PPP Banten telah menggelar Rapat Pimpinan Wilayah (Rapimwil) serta melaksanakan Musyawarah Cabang (Muscab) di sejumlah kabupaten dan kota di Hotel Aston Serang, pada 13 April 2026.
“Saya sangat bersyukur, ini merupakan kepercayaan dari masyarakat. Biarkan masyarakat yang memilih ke depan,” kata Neng Siti Julaiha atau yang akrab disapa NJ kepada RADARBANTEN.CO.ID, pada Jumat 12 Juni 2026.
Sebagian besar Dewan Pimpinan Cabang (DPC) di Provinsi Banten juga telah mengikuti konsolidasi kepengurusan baru. Dari delapan DPC yang ada, hanya Kota Cilegon dan Kota Tangerang Selatan yang belum bergabung penuh dalam agenda konsolidasi tersebut.
Namun, nama Subadri Ushuludin masih muncul sebagai pihak yang mengklaim memimpin DPW PPP Banten. Di sisi lain, DPP PPP melalui surat keputusan yang ditandatangani Ketua Umum PPP Muhamad Mardiono telah menetapkan Neng Siti Julaiha sebagai Ketua DPW PPP Banten yang sah secara organisasi.
Subadri beralasan sengketa kepengurusan PPP di tingkat pusat masih berproses di pengadilan. Menurutnya, pelaksanaan Musyawarah Wilayah (Muswil) baru dapat dilakukan setelah adanya putusan hukum yang berkekuatan tetap atau inkracht.
“Muswil Banten akan dilaksanakan setelah hasil adanya putusan inkracht pengadilan,” ujarnya.
Namun, kepengurusan hasil Muktamar X PPP diketahui telah memperoleh pengesahan dari Kementerian Hukum pada 6 Oktober 2025. Pengesahan tersebut menjadi dasar administratif bagi kepengurusan PPP di bawah kepemimpinan Muhamad Mardiono untuk menjalankan roda organisasi di seluruh daerah.
Polemik semakin mengemuka karena masih adanya persoalan terkait aset dan kantor DPW PPP Banten yang hingga kini menjadi bagian dari dinamika internal partai. Kondisi tersebut berbeda dengan sejumlah daerah lain yang relatif lebih cepat menyelesaikan proses transisi kepengurusan pasca Muktamar.
Dinamika yang terjadi di PPP Banten tidak hanya berkaitan dengan persoalan organisasi, tetapi juga mencerminkan perbedaan gaya dan latar belakang kepemimpinan. Neng Siti Julaiha dikenal sebagai kader yang tumbuh dari struktur partai dan pernah menjabat anggota DPRD Kabupaten Lebak, DPRD Provinsi Banten, hingga menjadi calon terpilih DPR RI pada Pemilu 2024 meski PPP gagal melampaui parliamentary threshold secara nasional.
Sementara itu, Subadri Ushuludin memiliki perjalanan politik yang berbeda. Sebelum bergabung dengan PPP, ia dikenal sebagai politisi Partai Golkar . Perbedaan latar belakang tersebut dinilai menjadi bagian dari dinamika yang mewarnai proses regenerasi dan arah baru PPP Banten menuju Pemilu 2029.
Reporter : Nurandi
Editor: Agung S Pambudi
