SERANG,RADARBANTEN.CO.ID-Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Serang menemukan dua bacaleg yang meninggal dunia masuk daftar caon tetap (DCT).
Divisi Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi Bawaslu Kota Serang Fierly Murdlyat Mabrurri mengatakan, temuan itu berdasarkan hasil pengawasan selama tahapan pencalonan.
Fierly juga menyebutkan temuan lainnya. “Pertama ada ijazah dua orang bacaleg yang dinyatakan tidak sesuai, sehingga Bawaslu meminta KPU untuk men-TMS-kan kedua bacaleg dimaksud,” ujar Fierly pada Publikasi Hasil Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilu Tahun 2024, Selasa, 14 November 2023.
Ia mengatakan, selain itu ada satu bacaleg yang dikenakan pasal pelanggaran netralitas ASN. Kemudian ada beberapa profesi bacaleg yang diharuskan mengundurkan diri oleh aturan lain, seperti RT, RW, dan tenaga honorer.
“Keempat, adanya dua bacaleg yang meninggal dunia, tapi tidak dilakukan pergantian, sebelum penetapan DCT. Terakhir soal kebijakan kuota perempuan dan bacaleg mantan terpidana kasus korupsi,” katanya.
Fierly menjelaskan, para calon legislatif maupun partai politik peserta Pemilu 2024 diperbolehkan kampanye pada tanggal 28 November hingga 10 Februari 2024 mendatang.
“Jumlah DCT yang telah ditetapkan KPU adalah sebanyak 601 caleg, terdiri dari laki-laki 396, dan perempuan 205. Mereka diusung oleh 18 parpol di 6 dapil yang ada. Mereka baru boleh melaksanakan kampanye terhitung 25 hari sejak ditetapkan DCT,” katanya.
Praktisi kepemiluan, Eka Satialaksmana mengatakan, terdapat tiga isu krusial pada tahapan pencalonan tersebut. Seperti terbatasnya akses Sistem Informasi Pencalonan (Silon) KPU kepada Bawaslu.
Kemudian, kuota 30 persen perempuan per dapil, serta pengaturan mengenai caleg mantan terpidana kasus korupsi.
“KPU nampaknya memilih jalan memberikan kemudahan kepada parpol dalam tahapan pencalonan kali ini. Situasi ini berbeda jika kita bandingkan dengan pengelolaan tahapan pencalonan Pemilu 2019 lalu. Padahal regulasi 2019 dengan 2024 sama, yakni UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu,” kata Eka.
Sedangkan Anggota Bawaslu Provinsi Banten Ade Wahyu berharap, publik harus berperan aktif dalam setiap pengawasan tahapan pemilu.
“Tidak sedikit hasil pengawasan Bawaslu atas dokumen persyaratan bacaleg berawal dari informasi masyarakat,” tuturnya.
Reporter: Nahrul Muhilmi
Editor : Aas Arbi
