SERANG,RADARBANTEN.CO.ID- Pelaksanaan rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Serang tentang Penetapan Raperda tentang pertanggungjawaban APBD tahun anggaran 2023 menjadi peraturan daerah kabupaten serang molor hampir dua jam.
Rapat paripurna yang semula diagendakan mulai pada pukul 10.00 WIB, tak kunjung dimulai hingga pukul 11.29 WIB. Terlihat bangku-bangku milik anggota DPRD di ruang rapat paripurna masih kosong. Padahal, jajaran kepala OPD Kabupaten Serang terlihat telah mengisi kursi yang telah disediakan.
Terpantau, sekitar pukul 11.32 WIB, anggota DPRD Kabupaten Serang terlihat baru mulai memasuki ruang rapat paripurna. Rapat paripurna pun baru bisa dimulai pada pukul 11.53 WIB lantaran belum memenuhi quorum.
Ketua Badan Kehormatan Dewan (BK) DPRD Kabupaten Serang, Mawardi mengatakan, keterlambatan pelaksanaan rapat paripurna diakibatkan lantaran belum memenuhi quorum. Untuk itu, pihaknya terlebih dahulu menunggu dua anggota dewan yang belum datang.
“Alasannya karena paripurna harus memenuhi quorum, jadi menunggu dua orang sampai memakan waktu dua jam, setelah quorum, dua anggota datang baru kita bisa laksanakan,” katanya saat ditemui usai rapat paripurna, Kamis 27 Juni 2024.
Ia mengaku sangat menyayangkan atas tindakan-tindakan indisipliner yang dilakukan oleh anggota DPRD Kabupaten Serang. Seharusnya, anggota DPRD tersebut dapat memberikan contoh yang baik kepada masyarakat.
“Kami sebagai BK sangat bingung dengan mereka-mereka yang sebatas terpilih jadi anggota dewan tapi kurang memaknai kewajiban dia sebagai anggota dewan,” tegasnya.
Ia mengatakan, sebagai wakil rakyat, anggota dewan memiliki peran yang sangat penting untuk mengawal pembangunan di Kabupaten Serang, termasuk menyampaikan aspirasi masyarakat.
“Anggota dewan kan mewakili dari masyarakat, untuk menyampaikan aspirasi dan mengawasi tata kelola pemerintahan, jangankan kita berbicara soal tata kelola, berkaitan dengan kedisiplinan rapat paripurna saja luar bisa, karena itu watak, sehingga kesadarannya terkait kedisiplinan diri kurang,” tegasnya.
Selain tindakan indisipliner, pihaknya juga menyayangkan tindakan-tindakan wakil rakyat yang justru mengakali absensi. “Kalau rapat kan sering kita di bohongi, nitip tanda tangan absen terus ke dua dia bikin absen, tanda tangan tapi begitu rapat dia pulang. Jadi kalau parlemen di Kabupaten Serang selalu begini terus, bagaimana kita bisa mewakili masyarakat kita yang ada,” pungkasnya. (*)
Editor: Bayu Mulyana












