Oleh: M. Nasir, Pengurus Harian PWI Pusat

KALAU ingin memperbarui pengetahuan tentang pers, datang lah ke seminar nasional yang akan diselenggarakan 7 Februari 2025 di Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

Di Banjarmasin di sela-sela menikmati kudapan khas Banjar seperti apam barabai, sesumapan, dan wadai rangai yang manis dan gurih, kita bisa berbincang-bincang tentang perkembangan pers terkini bersama teman-teman yang selama ini menenggelamkan diri dalam dunia pers. Mereka pasti bercerita berdasarkan pengalaman nyata.

Pada 7-9 Februari 2025 digelar serangkaian kegiatan Hari Pers Nasional (HPN). Ada pameran media, penganugerahan jurnalistik Adinegoro, bakti sosial, dan serangkaian seminar nasional, hingga acara puncak peringatan HPN di Banjarmasin.

Seminar nasional menjadi agenda penting yang ditunggu-tunggu sebagai proses menyerap dan berbagi pegetahuan terbaru tentang pers. Seminar nasional sudah menjadi ciri khas HPN, untuk meng-update, menyegarkan ingatan bersama.

Sudah menjadi tradisi setiap bulan November, Desember, dan terakhir Januari insan pers yang tergabung dalam organisasi pers Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) dan organisasi pers lainnya meluangkan waktu untuk duduk bersama.

Berkumpul membahas tema pers yang akan diusung dalam memperingati Hari Pers Nasional (HPN) pada 9 Februari. Tentu saja sekaligus memilih orang-orang yang tepat menjadi pembicara sehingga ketika pulang peserta mendapat pengetahuan terkini tentang pers.

Tema HPN selalu dikaitkan dengan kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sejarahnya pers nasional memang bagian dari pers perjuangan untuk kemerdekaan Indonesia.

Awalnya 9 Februari 1946 di Solo. Para insan pers dari berbagai penjuru berkumpul dan mendirikan organisasi pers nasional yang bernama Persatuan Wartawan Indonesia (PWI). PWI hingga sekarang masih eksis dan beranggotakan sekitar 20.525 wartawan yang sudah bersertifikat kompeten.

Pada 9 Februari 1946, kurang dari enam bulan setelah hari kemerdekaan RI 17 Agustus 1945, para insan pers yang rela berjuang dengan pena menyatakan dukungan dan turut mengisi kemerdekaan RI.

Saat itu kemerdekaan RI baru berumur kurang dari enam bulan, mulai 17 Agustus 1945. Artinya masih banyak gejolak sebagai residu perang melawan penjajah menuju kemerdekaan.

Langkah perjuangan pers untuk negeri lebih bergema ketika Presiden RI Soeharto menandatangani Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 1985 yang menetapkan 9 Februari sebagai Hari Pers Nasional.

HPN kemudian secara resmi dijadikan sebagai titik kilas balik untuk menyegarkan perjuangan, sambil saling menguatkan idealisme dan eksistensi redaksi media massa dan bisnisnya.

Sekaligus mengecek daya kritis dan kemerdekaan pers, sebagaimana diperkuat dalam pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945, insan pers berdiskusi, membahas isu-isu yang berkembang dengan pikiran bebas, tajam, kritis, dan mendalam.

Pers tidak hanya membahas dirinya, tetapi pers juga berbicara tentang demokrasi, pembangunan dan kesejahteraan bangsa dan negara.

Disrupsi teknologi multidimensi yang datang silih berganti menghantam kehidupan pers dicari solusinya. Dicari ahli yang benar-benar ahli di bidangnya untuk didengar.

Dipilih tema dan solusi yang lebih tepat sebagai agenda pers ke depan, guna mendukung program pembangunan demi kemajuan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Tema yang dipilih bukan seperti jargon-jargon klise, sekadar gagah-gagahan dengan kata-kata muluk untuk menyenangkan. Tetapi tema yang riel, bisa dijelaskan bagaimana ketika dijalankan.

Seperti biasanya, komunitas pers yang diundang pun berdatangan ke kota provinsi yang disepakati untuk menggelar peringatan HPN.

Mereka selain bertukar pikiran, tukar pengalaman terbaru sebagai wartawan, juga melakukan kegiatan berkaitan dengan HPN, sekaligus menghadiri seminar nasional yang membedah tema HPN.

Tema-tema HPN

Mewarisi para pendahulu panitia HPN, panitia pusat HPN 2025 yang diketuai Raja Parlindungan Pane menetapkan tema yang mengacu pada perjuangan pers untuk kemakmuran dan kemajuan Indonesia.

Tema HPN 2025 digelar di Banjarmasin, Kalimantan Selatan 7-9 Februari 2025 adalah “Pers Mengawal Ketahanan Pangan untuk Kemandirian Bangsa”.

Penyelenggaraan HPN yang dimotori oleh PWI dari tahun ke tahun selalu mengusung tema yang mengangkat realitas yang membumi serta memberi perhatian pada kepentingan bangsa dan negara, NKRI.

Kita tengok tema-tema HPN dalam 10 tahun terakhir tidak jauh-jauh dari kepentingan kemakmuran bangsa dan negeri.

Tema HPN 2024 “Mengawal Transisi Kepemimpinan Nasional dan Menjaga Keutuhan Bangsa”.

HPN 2023 mengangkat tema “Pers Merdeka, Demokrasi Bermartabat”

HPN 2022 “Sultra Jaya Indonesia Maju”. Selain itu, HPN 2022 juga mengangkat isu lingkungan hidup dan masa depan wartawan. 

HPN 2021 “Bangkit dari Pandemi, Jakarta Gerbang Pemulihan Ekonomi, Pers sebagai Akselerator Perubahan”.

HPN 2020 “Pers Menggelorakan Kalimantan Selatan”

HPN 2019 “Pers Menguatkan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Digital”. Peringatan HPN 2019 diselenggarakan di Surabaya, Jawa Timur. 

HPN 2018 “Menciptakan Pers yang Berimbang di Tengah Kebangkitan Arus Informasi dan Digital”.

HPN 2017 “Pers dan Rakyat Maluku Bangkit dari Laut” yang memiliki makna bahwa semangat kebangkitan melalui poros maritin sejalan dengan Nawacita Presiden.

HPN 2016 “ Pers yang Merdeka Mendorong Poros Maritim dan Pariwisata Nusantara”

HPN 2015 “Pers Sehat, Bangsa Hebat”.

Pers Indonesia menjadi bagian penting bangsa dan negara Indonesia. Organisasi pers yang menggunakan nama “Indonesia” sebagai identitas, seperti PWI harus bertanggung jawab terhadap ke-indonesiaan-nya.

“Huruf ‘I’ dalam PWI yang menjadi singkatan dari Indonesia ini harus dipertanggung jawabkan,” kata Ketua Umum PWI Pusat Hendry Ch Bangun dalam berbagai kesempatan memimpin rapat di lingkungan PWI.

Sebab itulah wawasan kebangsaan ditetapkan oleh Hendry Ch Bangun sebagai mata ajar wajib di Sekolah Jurnalisme Indonesia (SJI). SJI adalah the real mobile school, sekolah berjalan, berpindah-pindah dari satu kota ke kota lain untuk mendekati peserta didik

Hendry, mantan Wakil Ketua Dewan Pers dan lama menjadi wartawan Harian Kompas kemudian mengampu mata ajar wawasan kebangsaan di SJI.

Bahkan dalam rapat persiapan HPN 2025 di Kantor Harian Suara Merdeka, di Tebet, Jakarta Selatan, hari Senin (13/1/2025), Hendry dengan tegas mengatakan, “Wartawan yang tidak mau peduli perjuangan bangsa dan NKRI, silakan keluar dari PWI”. (*)