SERANG,RADARBANTEN.CO.ID-Puluhan nelayan dan petani melakukan audensi dengan Ketua DPRD Banten Fahmi Hakim. Mereka datang, untuk menyuarakan penolakan terhadap proyek Pantai Indah Kapuk (PIK) 2 yang berada di wilayah Tangerang, Kabupaten Serang dan Kota Serang.
Berdasarkan pantauan, audensi ini berlangsung panas, nelayan yang juga didampingi oleh para tokoh agama juga jawara ini dengan lantang menolak proyek PIK 2 itu. Mereka menilai jika proyek itu hanya membawa dampak negatif bagi para nelayan juga petani.
“Kami ingin bicara dengan dewan, mereka itu adalah orang yang sudah saya berikan kepercayaan untuk mengelola masyarakat, gitu kan. Nah disini kami membawa aspirasi tentang perubahan Peraturan Daerah (Perda) Tata Ruang Provinsi Banten,” kata Kholid, salah satu nelayan saat ditemui di DPRD Banten, Rabu 10 September 2025.
Kholid memandang bahwa perubahan perda itu merupakan akal bulus dalam upaya meloloskan proyek PIK 2. Sebab, dalam perda itu disebutkan jika wilayah pesisir Banten Utara dirubah dari kawasan ekonomi kelautan dan pertanian menjadi industri. Hal ini tentu tidak bisa dibiarkan.
Sebab, perubahan itu akan berdampak dengan kehilangannya mata pencaharian nelayan yang dalam upaya memenuhi kebutuhan dapur sehari-harinya menggandalkan hasil tangkap ikan di laut.
“Kalau bicara tata ruang, berarti kan bicara tentang manusianya, bagaimana ketika ruang kami yang kemudian diubah yang tadinya pertanian dan nelayan menjadi industri ini kan berarti kan ada perubahan sosial juga kan otomatis,” kata Kholid.
Saat ini, dilapangan, sudah terdapat perubahan yang jelas terjadi, dengan aktivitas penggurukan kawasan pertanian milik warga. Hal ini jelas merengut sumber penghasilan masyarakat.
Maka dari itu, pihaknya mendesak kepada DPRD Banten untuk turut menyuarakan aspirasi dari para petani yang terdampak dari proyek PIK 2 ini. Pihaknya tidak ingin, proyek raksasa ini menjadikan warga Banten menjadi korban keserakahan.
Reporter : Yusuf Permana
Editor: Agung S Pambudi
