PANDEGLANG, RADARBANTEN.CO.ID – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pandeglang menegaskan gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu harus sesuai aturan pemerintah pusat, yakni tidak boleh di bawah Upah Minimum Kabupaten (UMK). Ketentuan ini tertuang dalam Keputusan Menteri PAN-RB Nomor 16 Tahun 2025 yang diteken pada 13 Januari 2025.
Dalam regulasi tersebut, gaji PPPK paruh waktu tidak boleh lebih rendah dari penghasilan terakhir saat masih berstatus honorer. Selain itu, pembayaran bisa menyesuaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) atau UMK sesuai wilayah kerja masing-masing.
Ketua DPRD Pandeglang Tb Agus Khotibul Umam meminta pemerintah daerah segera mempercepat proses pemberkasan tenaga honorer yang lolos seleksi PPPK. Ia menilai langkah itu penting agar para honorer bisa segera mengantongi status Aparatur Sipil Negara (ASN).
“Kita berharap segera dibereskan semuanya. Ketiga tahap ini segera diangkat, dapat legalitas, sehingga ke depannya bisa kerja lebih semangat setelah mendapatkan status,” ungkapnya, Selasa 23 September 2025.
Agus mengakui, meski hak PPPK paruh waktu hampir sama dengan penuh waktu, besaran gaji tetap sangat bergantung pada kondisi fiskal daerah. Pandeglang yang masih terbatas secara anggaran, membuat pemerintah daerah belum bisa memberikan gaji maksimal.
“Kalau kemandirian fiskal Pandeglang sudah kuat, bukan hanya sesuai UMK tapi bisa lebih. Nah, ini yang sedang kita pikirkan, bagaimana mengoptimalkan potensi agar ke depan fiskal kita semakin kuat,” jelasnya.
Agus menambahkan, DPRD bersama Pemkab Pandeglang akan berupaya agar gaji PPPK bisa dimasukkan ke dalam alokasi anggaran tahun berjalan. Ia menargetkan pemberkasan rampung pada akhir September 2025 sehingga pembayaran gaji dapat mulai dilakukan pada Januari 2026.
“Kita berharap semuanya sudah beres dari September ini, sehingga Januari sudah bisa berjalan. Jadi hak dan gaji mereka juga bisa segera dibayarkan,” tambahnya.
Sebelumnya diberitakan, Sejumlah calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pandeglang berharap kesejahteraan mereka meningkat. Pasalnya, selama bertahun-tahun, tenaga honorer hanya menerima honor yang jauh di bawah UMK Pandeglang.
Tenaga honorer di Pandeglang rata-rata menerima honor sekitar Rp500 ribu hingga Rp700 ribu per bulan. Mereka menganggap jumlah ini tidak sebanding dengan beban kerja yang mereka jalani setiap hari.
Editor: Mastur Huda












