TANGERANG, RADARBANTEN.CO.ID – Dalam sistem perpajakan Indonesia, kurs pajak adalah nilai tukar mata uang asing yang ditetapkan secara resmi oleh pemerintah. Kurs pajak juga dikenal sebagai Kurs Menteri Keuangan (KMK).

Kurs pajak digunakan sebagai dasar perhitungan transaksi perpajakan yang melibatkan mata uang asing, khususnya dalam aktivitas perdagangan dan bisnis internasional.

Bagi setiap Wajib Pajak (WP), memahami kurs pajak sangat penting agar kewajiban perpajakan dapat dihitung secara tepat dan sesuai ketentuan yang berlaku.

Dikutip dari laman resmi Sahabat Pegadaian, berikut penjelasan mengenai fungsi, komponen, dan dasar hukum kurs pajak.

Apa Itu Kurs Pajak?

Kurs pajak adalah nilai tukar mata uang asing yang digunakan untuk keperluan pembayaran pajak atau sebagai dasar perhitungan kewajiban perpajakan akibat transaksi bisnis dalam mata uang asing.

Berdasarkan Kementerian Keuangan, kurs pajak merupakan nilai tukar satu mata uang terhadap mata uang lainnya yang diterapkan dalam setiap transaksi perpajakan di Indonesia.

Nilai kurs pajak ditetapkan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) setiap satu minggu sekali melalui Keputusan Menteri Keuangan (KMK) dan berlaku selama tujuh hari.

Setelah masa berlaku berakhir, akan diterbitkan keputusan baru untuk menentukan nilai tukar berikutnya. Oleh karena itu, kurs ini dikenal dengan istilah Kurs Pajak Mingguan.

Nilainya bersifat fluktuatif karena dipengaruhi oleh pergerakan mata uang asing, khususnya dolar Amerika Serikat (USD) yang menjadi patokan utama.

Sebagai contoh, nilai tukar 1 USD hari ini berada di angka Rp16.712. Namun, nilai tersebut dapat berubah menjadi lebih tinggi atau lebih rendah pada hari berikutnya.

Kurs pajak inilah yang kemudian dijadikan acuan saat Wajib Pajak menyusun laporan pajak, terutama bagi pelaku usaha yang melakukan transaksi perdagangan internasional.

Dasar Hukum Kurs Pajak

Kurs pajak diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009.

Dalam Pasal 14 ayat (1) dijelaskan bahwa penghitungan besarnya PPN dan PPnBM atas transaksi dalam mata uang asing harus dikonversi ke dalam rupiah menggunakan kurs pajak.

Adapun transaksi yang dimaksud meliputi:

• Impor Barang Kena Pajak (BKP)
• Penyerahan BKP
• Penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP)
• Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean
• Pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean

Fungsi Kurs Pajak

Selain digunakan untuk penghitungan PPN dan PPnBM, kurs pajak juga berfungsi dalam perhitungan berbagai kewajiban perpajakan lainnya, salah satunya Bea Masuk.

Bea Masuk
Bea masuk merupakan pungutan atas barang impor yang masuk ke wilayah Indonesia. Umumnya, tarif bea masuk sebesar 7,5 persen dari nilai barang impor, meski besaran tarif dapat berbeda tergantung jenis barang.

Ketentuan tarif bea masuk diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan yang tercantum dalam Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI).

Rumus perhitungan bea masuk adalah sebagai berikut:
Bea Masuk = Nilai Dasar Pengenaan Bea Masuk (NDPBM) × Tarif Bea Masuk*

Editor : Krisna Widi Aria