SERANG, RADARBANTEN.CO.ID – Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan pada Badan Gizi Nasional (BGN), Letnan Jenderal TNI Purnawirawa Dadang Hendrayudha, meminta kepada Pemerintah Daerah (Pemda) dan seluruh unsur Fokorimda untuk mengawasi pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Salah satu caranya, dengan membangun sistem pemantauan berbasis digital.
Hal ini disampaikannya dalam Rapat Koordinasi dan Evaluasi Pelaksanaan Program MBG bersama Badan Gizi Nasional (BGN) dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di Hotel Aston Serang, Rabu, 22 April 2026.
IA menegaskan, keberhasilan MBG sangat bergantung pada pengawasan ketat yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan di daerah.
“Kami meminta gubernur, bupati, wali kota, seluruh unsur Forkopimda hingga satgas untuk bersama-sama mengawasi pelaksanaan program ini di lapangan,” ujarnya.
Dadang menjelaskan, pengawasan tidak hanya dilakukan secara administratif, tetapi juga menyentuh seluruh rantai proses, mulai dari dapur produksi hingga distribusi ke sekolah.
“Salah satu bentuk penguatan pengawasan adalah melalui platform digital. Dengan sistem itu, kepala daerah bisa memantau langsung jumlah dapur, penerima manfaat, hingga menu harian hanya melalui telepon genggam,” jelasnya.
Ia menilai, digitalisasi akan meningkatkan transparansi dan mempercepat respons terhadap potensi permasalahan di lapangan.
Selain itu, Dadang menekankan pentingnya pemberdayaan ekonomi lokal melalui rantai pasok daerah. Menurutnya, bahan baku program MBG harus bersumber dari potensi lokal agar memberi dampak langsung bagi masyarakat.
“Kami berharap rantai pasok di daerah bisa terpenuhi dari peternakan, perikanan, dan sektor lokal lainnya, sehingga petani dan pelaku usaha ikut merasakan manfaat,” katanya.
Editor: Agus Priwandono
