SERANG, RADARBANTEN.CO.ID – Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Banten Ida Rosida menyoroti rendahnya realisasi serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Banten Tahun 2026 yang hingga akhir Mei baru berada di kisaran 26 hingga 28 persen.
Menurut Ida, capaian tersebut jauh dari kondisi ideal mengingat saat ini pemerintah daerah telah memasuki penghujung semester pertama tahun anggaran berjalan.
“Memasuki akhir bulan semester satu tahun anggaran 2026 ini, idealnya realisasi belanja daerah sudah mencapai 40 persen lebih. Nyatanya ini baru mencapai 26 persen. Tentu ini patut dipertanyakan kenapa hal tersebut terjadi,” kata Ida Rosida, Senin 1 Juni 2026.
Ia menilai rendahnya serapan anggaran menunjukkan belum optimalnya kinerja Pemerintah Provinsi Banten dalam merealisasikan program-program yang telah ditetapkan dalam APBD.
“Yang pasti itu menunjukkan lemahnya kinerja Pemprov Banten dalam merealisasikan APBD Banten,” tegasnya.
Menurut Ida, kondisi tersebut perlu mendapat perhatian serius dari Gubernur Banten. Terlebih jika rendahnya serapan anggaran disebabkan oleh kesalahan dalam proses perencanaan program dan kegiatan sejak awal penyusunan APBD.
“Lebih bahaya lagi apabila itu terjadi karena kekeliruan atau kesalahan dalam perencanaan. Sedianya saat menyusun rencana program kerja, sudah berikut dengan timing dan serapannya,” ujarnya.
Ia mengingatkan, perencanaan yang tidak matang dapat berdampak terhadap pencapaian target pembangunan daerah secara keseluruhan. Sebab, APBD merupakan instrumen utama pemerintah dalam mendorong pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Jika sudah perencanaannya keliru maka jangan berharap target pembangunan dapat tercapai. Dan ini harus menjadi perhatian serius Gubernur Banten,” katanya.
Ida juga mengaitkan rendahnya serapan anggaran dengan berbagai persoalan sosial yang masih dihadapi Provinsi Banten, seperti tingginya angka pengangguran dan kemiskinan.
Menurutnya, APBD seharusnya menjadi instrumen stimulus pembangunan yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program-program yang berpihak kepada kelompok rentan.
“Wajar saja kalau ternyata jumlah pengangguran di Banten tetap tinggi, begitupun dengan jumlah penduduk miskinnya, karena ternyata APBD yang sedianya menjadi stimulus pembangunan dengan belanja yang pro poor, malah untuk membelanjakannya saja tidak mampu,” ujarnya.
Lebih lanjut, Ida meminta pemerintah daerah menjelaskan secara terbuka penyebab rendahnya realisasi belanja daerah. Ia juga menyoroti kemungkinan adanya keterkaitan antara rendahnya serapan belanja dengan capaian pendapatan daerah.
“Kita belum tahu apakah di bank ada APBD kita atau jangan-jangan malah tidak ada karena pendapatan tidak tercapai. Nah ini malah yang sangat bahaya kalau terjadi. Jangan-jangan ada hubungannya antara rendahnya realisasi belanja dengan rendahnya realisasi pendapatan,” katanya.
Ia berharap kondisi serapan anggaran yang rendah tidak terus menjadi persoalan berulang setiap tahun. Menurutnya, pemerintah daerah harus melakukan evaluasi menyeluruh agar pelaksanaan program pembangunan dapat berjalan lebih efektif dan tepat waktu.
“Itu dia, hal jelek yang dibiasakan,” pungkasnya.
Editor: Abdul Rozak
