SERANG, RADARBANTEN CO.ID – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten mendorong peningkatan kualitas hunian untuk mendukung program pemerintah dalam penyediaan tiga juta rumah.
Pembangunan perumahan tidak hanya berorientasi pada jumlah unit, tetapi juga harus memperhatikan kelayakan tempat tinggal, kesehatan lingkungan, serta ketersediaan fasilitas pendukung bagi masyarakat.
RelatedPosts
Gubernur Banten Andra Soni mengatakan, rumah merupakan fondasi penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hunian yang layak dengan sirkulasi udara dan sanitasi memadai turut memengaruhi kesehatan serta kualitas hidup penghuninya.
“Sejahteranya masyarakat Banten dimulai dari rumah,” tegas Andra Soni saat menghadiri pembukaan Musyawarah Daerah (Musda) IX Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Realestat Indonesia (REI) Banten di Hotel Aston, Kota Serang, Senin 26 Oktober 2026.
Menurut Andra, pengembang perumahan merupakan mitra strategis pemerintah dalam memperluas ketersediaan hunian bagi masyarakat. Karena itu, sinergi antara pemerintah daerah dan pelaku industri properti perlu terus diperkuat.
Meski demikian, ia mengingatkan agar pembangunan perumahan tetap mematuhi ketentuan tata ruang, termasuk memperhatikan perlindungan lahan sawah dan lahan basah. Pembangunan juga harus disertai komitmen pengembang untuk memenuhi kewajiban penyediaan fasilitas umum dan fasilitas sosial.
Andra menyoroti persoalan yang dapat muncul ketika pengembang menelantarkan proyek atau tidak menuntaskan kewajibannya. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan masalah bagi pemerintah daerah dan masyarakat, termasuk terkait akses jalan di kawasan perumahan.
Oleh karena itu, ia berharap pengembang tidak hanya berfokus pada pembangunan unit rumah, tetapi juga memastikan kawasan perumahan dapat memberikan manfaat bagi penghuninya dalam jangka panjang.
Sementara itu, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) REI Joko Suranto mengatakan, sektor properti memiliki peran penting dalam menggerakkan perekonomian sekaligus menyediakan hunian bagi masyarakat.
“Sektor properti berperan penting dalam menggerakkan perekonomian dan menyediakan hunian bagi masyarakat. Hal ini sejalan dengan program pemerintah untuk mewujudkan target tiga juta rumah,” ujar Joko.
Joko juga mengapresiasi langkah strategis Pemprov Banten, khususnya dalam mendukung kemudahan perizinan, kepastian status lahan, serta kebijakan yang menunjang sektor properti.
Di sisi lain, Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan Bachtiar Najamudin menekankan bahwa keberhasilan program tiga juta rumah membutuhkan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, pengembang, perbankan, investor, serta masyarakat.
Menurut Sultan, keberhasilan program tersebut tidak cukup diukur berdasarkan jumlah rumah yang dibangun. Keterjangkauan harga, kelayakan dan keamanan hunian, serta ketersediaan fasilitas dasar juga harus menjadi perhatian.
“Keberhasilannya juga harus dilihat dari keterjangkauan, kelayakan, dan keamanan hunian, serta ketersediaan fasilitas dasar bagi masyarakat,” tuturnya.
Pemprov Banten berkomitmen memperkuat kerja sama dengan REI dan asosiasi pengembang lainnya untuk mendukung pertumbuhan industri perumahan sekaligus memperluas ketersediaan hunian yang layak bagi masyarakat.
Editor Bayu Mulyana
